Home / NEWSSUMUT / 3 Tahun Dipungli Biaya Beli Bangku, Siswa SMAN I Simpang Empat Mengadu ke DPRD

3 Tahun Dipungli Biaya Beli Bangku, Siswa SMAN I Simpang Empat Mengadu ke DPRD


puluhan siswa kelas X dan XI, Jumat (25/5/2018) pagi mendatangi Kantor DPRD Karo. Mereka merasa keberatan jika terus-menerus dibebankan biaya dengan dalih membeli bangku kelas.

EDISIMEDAN.com, KARO- Aksi pungutan liar (pungli) di SMAN I Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang telah berlangsung 3 tahun lamanya berbuntut panjang.

Pasalnya, puluhan siswa kelas X dan XI, Jumat (25/5/2018) pagi mendatangi Kantor DPRD Karo. Mereka merasa keberatan jika terus-menerus dibebankan biaya dengan dalih membeli bangku kelas.

“ Kami diwajibkan membayar uang beli kursi yang bervariasi. Kelas X dibebankan Rp700 ribu persiswa, kelas XI Rp600 ribu persiswa dan kelas XII Rp500 ribu persiswa. Pihak sekolah selalu menekan agar uang beli bangku itu harus dibawa, jika gak dibawa atau dibayar maka SKHUN kami kelas XII gak akan dikasih,”ujar salah seorang siswi dihadapan anggota DPRD Karo Sarijon Bako, SP, Mansur Ginting dan Jon Karya Sukatendel dari Fraksi PKPI di salah satu ruang rapat Kantor DPRD.

Menurut mereka, kebijakan yang dikeluarkan pihak sekolah bersama komite secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan orangtua siswa. Sebagian besar orang tua siswa tidak pernah menyetujui atau menyepakati biaya yang dibebankan oleh pihak komite.

Baca Juga:  Dandenpom 1/2 Sibolga Jalin Silaturahmi Dengan Bupati Karo

Terlebih, kata mereka, adanya tanda tangan orang tua siswa sebagai bukti persetujuan pembelian bangku kelas yang dikeluarkan oleh komite sekolah merupakan sebuah pembohongan.

“Gak semua anggota komite anaknya bersekolah disana, penjaga kantinpun anggota komite. Padahal gak ada anaknya bersekolah disitu. Biaya-biaya yang dibebankan kepada kami sangat memberatkan, karena siswa yang bersekolah disana didominasi dengan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung,”beber mereka sembari menyebut nama ketua komite berinisial JS yang merupakan saudara sedarah dengan Kepala Sekolah Muliana br Surbakti.

Untuk itu, dalam hal ini, seluruh siswa sangat memohon kepada DPRD Karo untuk bertindak dalam persoalan ini.

“Kami sering diintimidasi, kutipan yang sudah berjalan ini harus dibatalkan. Kondisi orangtua kami saat ini sangat sulit dan merupakan warga pengungsi. Darimana orangtua kami mengambil uang sebanyak itu, sering kami dibebankan biaya yang tak masuk akal. Untuk itu kami berharap agar anggota dewan khususnya yang terpilih dari dapil kami harus bersuara,” pinta para siswa.

Baca Juga:  Lakukan Pungli, Enam Oknum Polantas Medan Berurusan dengan Propam

Menanggapi ini, Sarijon Bako mengatakan pihaknya sangat menanggapi keluhan para siswa dan akan menindaklanjuti ke pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Permprovsu agar secepatnya diselesaikan.

“Akan kita panggil Kepala Sekolah dan KUPT-nya dulu agar terang benderang. Apa yang menjadi permasalahan di sekolah khususnya biaya-biaya yang dibebankan kepada para siswa selama ini,”ujarnya.

Karena peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK sederajat ditangan Pemrovsu. Meskipun begitu, pendidikan yang merupakan program unggulan pemerintah harus didukung. Untuk itu, kualitas pendidikan wajib ditingkatkan dengan mencegah segala praktik KKN dalam penyelenggaran pendidikan.

“Sebelum masalah ini selesai, kami tekankan agar biaya yang dibebankan itu jangan dulu dibayarkan. Pihak sekolah jangan menjadikan alasan klasik ini guna memuluskan praktek menyimpang yang sangat mencoreng dunia pendidikan di Karo. Meski pengelolaannya sekarang di Pemrovsu,”ujar Sarijon Bako.

Baca Juga:  Pemkab Labusel Belum Publikasikan Nama Perkebunan Melebihi HGU

Sementara Kepala UPT SMA/SMK Kabanjahe Dinas Pendidikan Pemprovsu Syahri Ginting, S.Pd, MM ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan adanya pengaduan siswa ke DPRD Karo.

“Iya tadi Pak Sarijon Bako sudah menghubungi saya, mungkin hari Senin akan dirapatkan dan diharapkan para siswa dapat dihadirkan. Karena sudah beberapa kali saya ke sekolah tersebut, dan kata pihak sekolah gak ada masalah lagi. Karena bukti-bukti tanda tangan orangtua semuanya ada. Jadi saya heran, kenapa bermasalah lagi. Jadi saya sarankan hari Senin para wartawan yang tadi konfirmasi bersedia datang ke Kantor UPT agar semuanya jelas,”ujarnya singkat. [Anita]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up