Aceh Sepakat Somasi Yayasan Rumah Sakit Malahayati

209
Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Sumut, HM Husni Mustafa,SE (duduk kedua dari kanan) foto bersama dengan pengurus lainnya seusai memberi keterangan pers di Medan, Senin (11/12/2017) [edisimedan.com/furqon]

EDISIMEDAN.com, MEDAN – DPP Aceh Sepakat mensomasi Yayasan Rumah Sakit Islam Malahayati (YRSIM) Medan, melalui melalui kuasa hukumnya, H Sopian Adami SH, H Burhanuddin SH MH dan T Syaifuddin SH.

Surat somasi bernomor 72/SM/SA/XI/2017 ini dilayangkan DPP Aceh Sepakat melalui kuasa hukumnya pada 23 November 2017.

Langkah kedua ini ditempuh sesuai dengan amanah Mubes dan desakan dari seluruh DPD dan DPC Aceh Sepakat.

“Kami sudah mencoba meluruskan masalah ini. Tapi mereka justru bilang kalau YRSIM tidak memiliki hubungan dengan DPP Aceh Sepakat. Padahal YRSIM bagian dari DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara,” ujar Ketua Umum DPP Aceh Sepakat HM Husni Mustafa SE kepada wartawan di Medan, Senin (11/12/2017).

Dia menegaskan, awal berdirinya YRSIM untuk menjalankan aktivitasnya dan pengelolaan Rumah Sakit dengan menggunakan fasilitas berupa gedung dan alat perkantoran lainnya yang merupakan aset Aceh Sepakat Sumut.

“DPP Aceh Sepakat telah berupaya mencari dana dari berbagai pihak dalam rangka memajukan YRSIM. Banyak bantuan berupa wakaf maupun bantuan lainnya yang disumbangkan masyarakat Aceh sehingga YRSIM berjalan sebagaimana mestinyas,” tandas Husni Mustafa.

Ia didampingi Wakil Ketua HM Jamil SE, Sekretaris T Arifien Husein Bendahara, H Faisal Pawangleman SE Ak, Ketua Dewan Musapat Dr Fauzi Usman, H Salahuddin HAS dan Ketua DPD Aceh Sepakat Medan, M Rizal.

H Sopian Adami menambahkan, sangatlah berlebihan dan naif apabila pengurus YRSIM menyatakan tidak memiliki hubungan hukum, moril dan material dengan DPP Aceh Sepakat Sumut.

Padahal YRSIM Medan bersama Yayasan Kerukunan Aceh (YKA) dan DPP Aceh Sepakat telah membuat suatu perjanjian bersama tentang pembagian hasil bersih dari keuntungan bersih untuk setiap tahunnya.

Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Akte Notaris Nomor 50 yang dibuat oleh dan di hadapan Marah Sutan Nasution dengan ketentuan mendapatkan keuntungan masing-masing yaitu YKA 20 %, YRSIM 60% dan DPP Aceh Sepakat 20 %.

“Sejak beberapa tahun lalu YRSIM telah melaksanakan komitmennya atas perjanjian Aquo dalam melunasi kewajibannya kepada DPP Aceh Sepakat meski tanpa disertai laporan transparansi keuangannya,” sebut Sopian Adami.

Seharusnya, menurut Sopian Adami, laporan keuangan merupakan kewajiban YRSIM kepada DPP Aceh Sepakat setiap tahunnya. Ini sesuai perjanjian di hadapan notaris tadi. Tetapi sejak 2002 hingga sekarang YRSIM tidak memenuhi kewajiban tersebut.

“Kami pernah minta audit, tapi mereka menolak. Jadi sejak tahun 2013, mereka sama sekali tidak pernah menyerahkan laporan audit ataupun laporan keuangan,” tambah Husni Mustafa.

Sesuai hasil Mubes X/2013, Ketua Umum DPP Aceh Sepakat memang diamanahkan untuk menyelamatkan seluruh aset organisasi. Sebelumnya DPP Aceh Sepakat sudah memenangi gugatan atas gedung balai raya Aceh Sepakat dan ruko di Jalan Dewaruci, Medan.

Sopian Adami berharap, YRSIM menindaklanjuti somasi ini dalam rentang waktu 30 hari. Secara pribadi ia tidak ingin kasus ini berlanjut ke pengadilan.

“Prosedurnya kalau somasi pertama tidak ditanggapi, masuk somasi kedua. Atau bisa saja langsung kita daftarkan gugatan ke pengadilan. Maunya jangan sampai begitu,” kata Sopian.

Pihaknya masih terus mempelajari kasus ini apakah dalam perjalanannya RSI Malahayati melakukan pidana. “Kalau mereka menggunakan dana pemerintah, berarti diduga ada potensi korupsi. Ini jelas akan kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandas Sopian Adami. [fur]

Apa Tanggapan Anda?