Home / NEWS / Ahok Diperiksa Polisi terkait Dugaan Korupsi Pulau Reklamasi

Ahok Diperiksa Polisi terkait Dugaan Korupsi Pulau Reklamasi


Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok [edisiMedan.com/bbc]

EDISIMEDAN.com, JAKARTA – Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ternyata telah memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait penyelidikan dugaan korupsi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) proyek reklamasi pulau di perairan Teluk Jakarta.

Pemeriksaan Ahok dilakukan di Rumah Tahanan Markas Komando (Rutan Mako) Brimob Mabes Polri Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, awal Februari 2018.

Penyidik mencecar Ahok pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan penetapan NJOP proyek reklamasi di pulau C dan Pulau D.

“Kami sudah mintai keterangan pihak Ahok sekitar awal Februari lalu di Mako Brimob. Ada 20 pertanyakan kami ajukan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Menurutnya, Ahok diperiksa dengan status saksi, lantaran dirinya masih menjabat gubernur ketika proses penetapan NJOP pulau reklamasi.

Baca Juga:  Korupsi DAU, Kabid Pengairan Dinas PU Tebingtinggi Dihukum 1,5 Tahun Penjara

“Pemeriksaan hanya kami lakukan sekali. Pak Ahok telah menyampaikan soal proses pembangunan reklamasi sesuai dengan dokumen-dokumen yang sudah diperoleh penyidik,” kata Kombes Adi Deriyan.

Adi mengungkapkan, penyidik mendalami keterangan Ahok untuk mengetahui dugaan korupsi pada NJOP untuk Pulau C dan D hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Sebelumnya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menetapkan NJOP Pulau C dan D hasil reklamasi Teluk Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi.

Sedangkan, Ahok ketika itu menyebut NJOP di Pulau C dan D di kisaran Rp 10-20 juta.

Terkait penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi. Pasalnya, NJOP di pulau reklamasi C dan D itu seharusnya mencapai antara Rp 25 juta-Rp 30 juta.

Akibat penetapan NJOP itu, pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah, mendapatkan HGB setelah menyetor nilai NJOP sebesar Rp 400 milliar.

Baca Juga:  Kisah Polwan Cantik Berjilbab Lancarkan Aksi Damai 4 November

Itu sebabnya polisi kini mendalami adanya dugaan korupsi dan sudah dalam tahap penyidikan.

Puluhan saksi sudah diperiksa terdiri dari pejabat daerah seperti Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Edi Sumantri, hingga pejabat kementerian. [ded]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up