Home / BISNIS / AKP2I: Perpu Nomor 1/2017 untuk Kepentingan Perpajakan

AKP2I: Perpu Nomor 1/2017 untuk Kepentingan Perpajakan


DIABADIKAN: Kakanwil DJP Sumut I, diwakili Kepala KPP Medan Timur, Risdawati didampingi Ketua Umum AKP2I Herman Saleh, Ketua Pengda Sumut NS Saragi Simarmata, Ketua Pengcab Medan Riswan, narasumber Riza Noor Karim dan pengurus lainnya diabadikan bersama seusai seminar, Sabtu (4/11/2017)

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, bukan karena amnesti pajak. Justru perpu ini agar nama Indonesia lebih baik di mata internasional dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI).

Ketua Pengda Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Sumut, Drs NS Saragi Simarmata SE Ak MM, mengatakan amnesti pajak digulirkan mengingat kondisi ekonomi dunia, maka masing-masing negara siap menerapkan AEOI untuk pertukaran informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

“Tercatat 50 dari 100 negara sudah memulai AEOI pada 2017 dan lainnya akan menyusul pada 2018 mendatang termasuk Indonesia,” ujar Saragi ketika memberi sambutan pada seminar Perpajakan “Kupas Tuntas Peraturan Perpajakan Terbaru Pasca Tax Amnesti” yang digelar Pengda AKP2I Sumut bekerja sama dengan Pengcab AKP2I Medan di Hotel Polonia, Sabtu (4/11/2017).

Seminar sehari yang dibuka Kakanwil DJP Sumut I dan dihadiri sekitar 200 peserta ini menampilkan narasumber Drs Riza Noor Karim Ak CA MSc MBA, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan DJP Sumbar.

Baca Juga:  Mandiri Syariah Dipercaya dan Ditunjuk BPKH Sebagai Pemberi Layanan Kustodian Senilai Rp5,5 Triliun

Saragi menilai begitu pentingnya seminar ini dilaksanakan sebagai sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak (WP). Perlu diketahui Perpu Nomor 1/2017 sudah diundangkan menjadi UU Nomor 9/2017.

Hal senada disampaikan Riza Noor Karim, AEOI sudah dirancang jauh hari. Bukan saat amnesti pajak. Malah ketika amnesti pajak, dunia membicarakan hal itu termasuk Indonesia.

“Jika Indonesia tidak menempati jadwal AEOI 2018 dengan batas waktu 7-8 Juli 2017, negara kita jelek di mata dunia,” katanya.

Sebab akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan terbuka di seluruh dunia.
Negara-negara G-20 sudah sepakat bekerja sama untuk melaksanakannya. Justru itu dengan terbitnya Perpu Nomor 1/2017 tidak perlu takut karena perpu ini untuk perpajakan saja bukan yang lain.

Menyinggung tentang keluarnya peraturan perpajakan setelah amnesti pajak, Ketua Umum AKP2I, Drs Suherman Saleh, Ak,MSc mengakui masih banyak WP yang telah ikut amnesti pajak seakan tidak mempunyai kewajiban melaporkan SPT Tahunan dan membayar pajak.

Baca Juga:  KPPU Kumpulkan Petani Kelapa, pelaku usaha Tepung Kelapa dan Staekholder

“Padahal WP harus membuat laporan SPT tahun 2016, 2017 dan 2018. Apabila tidak dilaksanakan, DJP menemukan harta lain akan langsung dianggap sebagai tambahan penghasilan 2016-2018.Tarif pajaknya untuk perusahaan 25 % dan orang pribadi 30 %,” rincinya di sela acara yang dihadiri ketua panitia Syahrul Rosya ST MM.

Ketua Ketua AKP2I Medan, Drs Riswan Ak CA, mengatakan masih banyak WP menganggap amnesti pajak sebuah jebakan, padahal tidak sama sekali. Hanya saja WP kurang memahami aturan perpajakan secara tuntas sehingga membuat mereka bingung.

“Kita harapkan melalui seminar ini WP akan lebih memahami aturan perpajakan khususnya pasca tax amnesty,” ujar mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu DJP ini.

Kakanwil DJP Sumut I diwakili Kepala KPP Medan Timur, Risdawati SE Msi mengapresiasi AKP2I sebagai mitra kerja DJP yang pertama mengadakan seminar sekaligus mensosialisasikan peraturan perpajakan pasca amnesti pajak.

Baca Juga:  Tahu Menghilang Di Pasaran

Perpu No 1/2017 yang telah menjadi UU No 9/2017 tentang akses informasi keuangan sudah terbuka untuk kepentingan perpajakan dan PP No 36/2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) berupa harta bersih yang diperlakukan serta dianggap sebagai penghasilan dan turunannya.

Dia menegaskan tidak ada jebakan setelah amnesti pajak. Tidak ada jebakan bagi orang yang jujur membayar pajak.

Perlu diketahui Kanwil Sumut I meraih pencapaian amnesti pajak tertinggi sebesar Rp5 triliun dibanding Pulau Jawa.

“Lalu bagaimana setelah amnesti pajak akan memberi gambaran bahwa banyak WP belum melaporkan SPT dan membayar pajak. Negara ini sangat membutuhkan uang. Sementara realisasi penerimaan pajak baru sekitar 65 %, padahal waktu tinggal dua bulan lagi di 2017,” sebut Risdawati. [fur]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up