Home / MEDAN TODAY / Aplikator taksi online abaikan KESP

Aplikator taksi online abaikan KESP


EDISIMEDAN.com,MEDAN-Perekrutan mitra driver yang dilakukan beberapa aplikator taksi online sebulan ini dikantor mereka cukup membawa surat surat kendaraan dan tanda pengenal saja dan tidak meminta KESP (Kartu Elektronik Standar Pelayanan) sebagai syarat di operasikannya ASK (Angkutan Sewa Khusus). Menurut pengamatan DPU ASK Organda Mebidangro yang menurunkan anggotanya ke lokasi perekrutan mengatakan pihak aplikator tidak ada menanyakan KESP kepada mitra driver yang mendaftarkan kendaraannya.

Ketua DPU ASK Organda Mebidangro Frans T Simbolon SE sangat mengesalkan tindakan aplikator taksi online ini karena mengabaikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 dan

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2020 sebagai payung hukum ASK di negeri ini. Ketidakpatuhan aplikator taksi online ini sudah berlangsung sangat lama sejak payung hukum ASK diatas dikeluarkan oleh Pemerintah, pertanyaannya kenapa dibiarkan saja oleh pemerintah, sehingga membuat geram pelaku angkutan umum lainnya yang patuh pada aturan pemerintah. Sepertinya aplikator taksi online ini kebal hukum dan tidak dapat disentuh oleh Pemerintah.

Baca Juga:  Imlek Fair Diharapkan Dukung Pengembangan Usaha Berbasis UMKM

Selama perekrutan atau pendaftaran mitra driver masih berada ditangan aplikator maka diyakini payung hukum ASK tidak akan terlaksana tetap di abaikan aplikator karena tidak ada yang mengawasinya.

Mestinya perekrutan atau pendaftaran mitra driver tidak dilakukan di perusahaan aplikasi tetapi berada pada Badan Usaha ASK yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang resmi dari pemerintah, mengurus KESP dan setelah lengkap administrasi kemudian badan usaha ASK mendaftarkannya kepada perusahaan aplikasi atau aplikator taksi online. Bila hal ini bisa terlaksana maka payung hukum ASK diatas dapat berjalan dengan baik, tidak seperti sekarang ini aplikator memonopoli seluruh kegiatan ASK dan badan usaha ASK hanya menonton saja. Kami mendesak Ombudsman dan KPPU turut campur tangan menyelesaikan permasalahan ini.(red)

Terkait


Berita Terbaru