Home / MEDAN TODAYSUMUT / BPK Sumut Temukan Sejumlah Masalah dalam Laporan Keuangan 13 Pemda

BPK Sumut Temukan Sejumlah Masalah dalam Laporan Keuangan 13 Pemda


Gubsu Tengku Erry Nuradi tandatangani berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016 di Aula Kantor BPK Provinsi Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (15/12/2016).

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Vincentia Moli Ambar Wahyuni menyampaikan resume hasil pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2016 terhadap 13 Pemda. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa permasalahan yang dikelompokkan dalam beberapa bagian.

Demikian disampaikan Vincentia Moli Ambar Wahyuni pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016 di Aula Kantor BPK Provinsi Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (15/12/2016).

Hadir pada acara tersebut Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mewakili DPRD Sumut Neizar Zuli, juga Pimpinan 12 Kabupaten/Kota serta Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumut.

Adapun 13 Pemda tersebut terdiri dari Provinsi Sumut, Kota Medan, Langkat, Asahan, Deliserdang, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Batubara, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Tanjungbalai.

Dijelaskan Vincentia Moli Ambar Wahyuni, dari 13 Pemda tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yang dikelompokkan yakni kelebihan pembayaran Rp 24.316.707.387,20, indikasi kerugian negara Rp 5.278.583.896,93, Potensi kerugian daerah Rp 16.135.665.876,81, tidak sesuai peruntukan Rp 556.052.141,00, tidak dapat diyakini kebenarannya Rp 847.410.730,00, tidak dapat diyakini kewajarannya Rp 2.029.193.317,82, berpotensi penyalahgunaan dana Rp 310.115.256,07, pemborosan Rp 7.871.895.520,43, kekurangan penerimaan negara Rp 716.268.005,09.

Lebih lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PAD TA 2016 terdapat permasalahan terdiri dari Dispenda kurang mengintensifkan pemungutan potensi PKB atas 3.524.628 unit kendaraan, sehingga potensi pendapatan PKB kendaraan pribadi dan umum minimal sebesar Rp 2.554.336.185.400 belum dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Kendati demikian BPK Provsu memberi apresiasi kepada 3 Pemda yang triwulan IV 2016 penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 75,04 persen terdiri peringkat I Tebingtinggi dengan pencapaian 91,70 persen, peringkat ke II kabupaten Labura 90,99 persen dan ke III Kabupaten Dairi 89,75 persen.

Sedangkan peringkat terendah Kabupaten Nias 57,50 persen, Gunungsitoli 43,45 persen dan Mandaling Natal 42,46 persen.

“Kami mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah , karena dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah,” jelas Vincentia Moli Ambar Wahyuni.

Sementara itu, Gubsu Tengku Erry Nuradi, mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memiliki peran penting sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan entitas pemerintah daerah.

Katanya, laporan keuangan Pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dengan tidak adanya kesalahan yang material. Pengendalian intern berfungsi sebagai lini depan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Pemkab dan Pemko harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk tercapainya penilaian resiko serta pemilihan metode tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” papar Erry. [ded]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up