Demo Tolak Revisi UU MD3 di Medan Ricuh, Mahasiswa Tumbangkan Gerbang DPRD Sumut

82
DEMO MD3. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa menolak revisi UU MD3 di DPRD Sumatera Utara diwarnai kericuhan, Jumat (9/3/2018). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMKI Medan menumbangkan gerbang DPRD Sumatera Utara. Selain itu, mahasiswa juga melempari gedung DPRD Sumut dengan tomat busuk. [edisimedan.com/ist]

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa menolak revisi UU MD3 di DPRD Sumatera Utara diwarnai kericuhan, Jumat (9/3/2018). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMKI Medan menumbangkan gerbang DPRD Sumatera Utara.

Selain itu, mahasiswa juga melempari gedung DPRD Sumut dengan tomat busuk.

Awalnya, aksi massa di depan gerbang DPRD Sumut berjalan tertib. Disana mereka berorasi menyuarakan aspirasi mereka. Bahkan perwakilan anggota DPRD Sumut, Hanafiah Harahap menemui pengunjuk rasa.

Namun aksi memanas setelah Hanafiah meninggalkan para pengunjuk rasa yang tidak puas dengan pernyataan anggota Fraksi Partai Golkar itu. Disanalah kemudian massa mendobrak masuk ke halaman dengan menumbangkan pagar besi DPRD Sumut.

Di dalam, mereka juga melempari gedung itu dengan tomat busuk. Pendemo kemudian membubuhkan tanda tangan pada kain putih sebagai simbol penolakan terhadap revisi UU MD3.

“Kami Mahasiswa datang ke gedung DPRD Sumut ini untuk menolak revjsi UU MD3. Ada beberapa poin yang kita protes,” kata Hendra Leonardo Manurung, ketua GMKI Cabang Medan.

Di antara poin revisi UU MD3 yang diprotes yaitu Pasal 122 huruf k yang menyatakan DPR dapat mengambil langkah hukum untuk setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR.

“Padahal kehormatan DPR itu harusnya dinilai dari kinerjanya. Rakyat yang marah dan merasa tertindas cenderung mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dapat dijerat dengan pasal ini,” sambung Hendra.

BACA JUGA

PMII Desak DPRD Labuhanbatu Tolak Tegas UU MD3

Selain itu, mahasiswa juga menyoal sejumlah pasal lain dalam revisi itu. Di antaranya Pasal 73 yang menyatakan DPR memiliki hak memanggil paka setiap orang, dan Pasal 245 mengenai pemanggilan anggota DPR dalam kasus pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

GMKI Medan menilai semua perubahan UU MD3 hanya menguntungkan dan menguatkan posisi lembaga legislatif. “Maka dengan itu GMKI Medan menolak revisi UU MD3 dan mendesak judicial riview,” sebut Hendra.

Aksi unjuk rasa ini hanya diawasi sejumlah aparat kepolisian. [ska]

Apa Tanggapan Anda?