Home / SUMUT / Dewan Desak Pengukuran Ulang Lahan HGU di Labuhanbatu

Dewan Desak Pengukuran Ulang Lahan HGU di Labuhanbatu


LABUHANBATU | Desakan pengukuran ulang areal Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu menggema pada Sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu, Senin (1/9/2014).Desakan itu sekaitan seringnya muncul sengketa agraris di lapangan yang berujung aksi-aksi unjukrasa. "Ini untuk menyikapi maraknya aksi unjuk rasa," kata Hasanuddin Ritonga Sekretaris Komisi C DPRD pada pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2013 di gedung itu.Unjukrasa masyarakat kerap kali munculnya kecurigaan masyarakat terhadap luasan HGU milik perusahaan. Pengukuran ulang nantinya diyakini akan dapat meredam berkembangnya potensi konflik."Untuk itu kami minta Pemkab Labuhanbatu mengalokasikan anggaran ukur ulang dengan menggunakan alat GPS serta meninjau ulang perjinan," sebutnya.Adapun yang perlu diperhatikan terkait hal itu yakni, ijin lokasi, ijin gangguan, ijin mendirikan bangunan, ijin prinsif, ijin industri serta upaya pemantauan lingkungan dan upaya kelola lingkungan." Selain itu, diminta segala pengurusan ijin dialksanakan satu atap oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu," pinta Hasanuddin. [jar]

LABUHANBATU | Desakan pengukuran ulang areal Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu menggema pada Sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu, Senin (1/9/2014).

Desakan itu sekaitan seringnya muncul sengketa agraris di lapangan yang berujung aksi-aksi unjukrasa. “Ini untuk menyikapi maraknya aksi unjuk rasa,” kata Hasanuddin Ritonga Sekretaris Komisi C DPRD pada pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2013 di gedung itu.

Unjukrasa masyarakat kerap kali munculnya kecurigaan masyarakat terhadap luasan HGU milik perusahaan. Pengukuran ulang nantinya diyakini akan dapat meredam berkembangnya potensi konflik.

“Untuk itu kami minta Pemkab Labuhanbatu mengalokasikan anggaran ukur ulang dengan menggunakan alat GPS serta meninjau ulang perjinan,” sebutnya.

Adapun yang perlu diperhatikan terkait hal itu yakni, ijin lokasi, ijin gangguan, ijin mendirikan bangunan, ijin prinsif, ijin industri serta upaya pemantauan lingkungan dan upaya kelola lingkungan.

Baca Juga:  Aksi Penutupan Jalan di Desa Tanjung Medan Kembali Resahkan Masyarakat

” Selain itu, diminta segala pengurusan ijin dialksanakan satu atap oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu,” pinta Hasanuddin. [jar]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up