Home / BISNISNEWS / Di Sumut, Moratorium Proyek Infrastruktur Belum Diimplementasikan

Di Sumut, Moratorium Proyek Infrastruktur Belum Diimplementasikan


MORATORIUM. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menghentikan sementara (moratorium) semua proyek infrastruktur elevated, pascakecelakaan proyek Tol Becakayu, ternyata belum diimplementasikan. Proyek jalur layang kereta api di Medan, Sumut, tetap dikerjakan. [edisimedan.com/ska]

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menghentikan sementara (moratorium) semua proyek infrastruktur elevated, pascakecelakaan proyek Tol Becakayu, ternyata belum diimplementasikan. Proyek jalur layang kereta api di Medan, Sumut, tetap dikerjakan.

“Sampai saat ini kita belum ada arahan tertulis dari kantor pusat. Belum ada surat penghentian resmi terkait motatorium. Jadi kita tetap melaksanakan pekerjaan.,” kata Kasubbag Tata Usaha Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara, Oktaviandy Ali, Rabu (21/2/2018).

Begitupun, kata Oktaviandy mereka dijadwalkan akan melakukan telekonferensi dengan menteri terkait. Mereka akan mendapat pengarahan terkait moratorium itu. Jalur layang kereta api di Kota Medan sudah 95 persen rampung. Masih ada pengerjaan di kawasa stasiun Medan dan beberapa titik lainnya.

Sejauh ini tidak ada insiden kerusakan infrastruktur dalam pengerjaan proyek elevated sejauh 10,8 km dari Mandala hingga Pulo Brayan itu. “Alhamdulillah tidak ada permasalahan. Lancar-lancar saja,” sebut Oktaviandy.

Baca Juga:  Mayoritas di Humbahas, Parpol Pengusung Optimis Menangkan ERAMAS

Balai Teknik Perkeretaapian tetap mengejar target yang ditetapkan untuk menyelesaikan proyek itu. Jalur layang kereta api Medan direncanakan selesai November 2018 dan dapat digunakan pada Desember 2018.

Jika nantinya proyek ini dihentikan sementara, akan ada evaluasi ulang target. Potensi kerugian akibat kebijakan itu yaitu masalah waktu penyelesaian proyek.

“Jika sampai dihentikan 1 atau 2 bulan otomatis kita harus mengevaluasi ulang apakah butuh tambahan waktu atau kita menggunakan metode lain, semisal dengan penambahan alat kerja dan sebagainya. Kalau penambahan alat kerja, otomatis diperlukan penambahan biaya,” papar Oktaviandy.

Seperti diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghentikan (moratorium) sementara semua proyek infrastruktur elevated, pascakecelakaan proyek Tol Becakayu. Kebijakan ini diambil untuk mengevaluasi sistem dan prosedur kerja menjadi prioritas. [ska]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up