Didemo Soal Revisi UU MD3, Ini Tanggapan Anggota DPRD Sumut

91
TOLAK UU MD3. Setelah satu jam lebih berorasi, akhirnya massa dari Aliansi BEM Nusantara yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Sumut pada Juma't (02/03/2018) diterima perwakilan anggota dewan. [edisimedan.com/alvian]

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Setelah satu jam lebih berorasi, akhirnya massa dari Aliansi BEM Nusantara yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Sumut pada Juma’t (02/03/2018) diterima perwakilan anggota dewan.

Massa yang menolak revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ini diterima oleh M. Hanafiah, anggota DPRD Sumut Komisi C dari Fraksi Golkar.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Hanafiah mengatakan bahwa UU MD3 ini sudah disahkan di rapat paripurna. Undang-undang ini juga sudah ditetapkan oleh DPR RI. Namun kata Hanafiah, revisi UU MD3 ini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

“Undang-undang MD3 ini kan sudah ditetapkan oleh DPR RI tapi, Presiden juga belum menandatangani. Artinya presiden juga masih memberi ruang tentang pendapat masyarakat, “jelasnya.

Baca Sebelumnya

Namun aksi sempat memanas tatkala anggota DPRD itu malah menanyakan kepada para peserta aksi terkait legalitas massa membawa nama Aliansi BEM Nusantara.

Namun emosi mahasiswa dapat diredam, setelah salah seorang kordinator aski menjelaskan perihal nama tersebut.”Perlu bapak ketahui bahwa aliansi itu adalah gabungan yang lebih dari satu, dua atau tiga, dan kami ini adalah BEM yang ada di Universitas Sumatera Utara, jadi gak salah kami Memakai nama Aliansi ini” tegas zulkifli selaku Koordinator Aksi.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi BEM Nusantara berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Jumat (2/3/2018). Puluhan mahasiswa ini menolak Revisi Undang Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan oleh DPR dan pemerintah.[alvian khomeini]

Apa Tanggapan Anda?