Dinamika Pilgubsu, Ketidaklaziman KTP-el Djarot dan Sikap Ambigu

46
Cawagub Sumut Djarot Saiful Hidayat memperlihatkan KTP EL setelah pindah kependudukan menjadi warga Kecamatan Medan Polonia (edisiMedan.com/istimewa]
Oleh Edy Irawan

Kurang lebih 2 pekan menjelang perheletan pesta demokrasi masyarakat Sumatera Utara (Pilkada-red) tanggal 27 Juni mendatang, media masa mainstreame (konvensional) maupun media massa digital (sosial media) “dihebohkan” dengan polemik terbitnya kartu identitas kewarganegaraan berbasis elektronik (KTP-el) calon gubernur Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal “beraroma” nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

Ada idiom “ketidakadilan” yang menggelayut di pikiran warga terhadap pelayanan publik (public service) antara pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Medan terhadap Djarot Syaiful dengan pelayanan pada umumnya terhadap warga “biasa” lainnya.

Persepsi publik yang terlanjut berkemang saat ini secara ril tidak bisa disalahkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pembuatan KTP elektronik -selain gunjang-ganjing persoalan patgulipat proyek pengadaannya- membutuhkan beberapa kesadaran hakiki dari masyarakat sebelum memulai proses pembuatannya.

Selain mempersiapkan stamina prima agar kuat dan konsisten selama menjalani prosedur dan tahapannya karena lamanya waktu, juga dibutuhkan kesabaran ekstra dari warga agar tidak sampai “batal” di tengah jalan karena ketidakmampuan mempertahankan dua pra syarat tersebut.

Walau retorika dalam berbagai formula seperti pernyataan resmi pemangku kepentingan di media masa, sosialisasi berbagai saluran hingga sosialisasi langsung ke warga bahwa proses pengurusan KTP elektronik ini simpel dan tak membutuhkan waktu lama, kenyataannya warga tetap memandang apatis sumber-sumber informasi formal tersebut karena realitas yang diajalani warga tidak paralel dengan fakta yang di lapangan.

Warga nyatanya masih wajib “mengorbankan” waktu, tenaga, kesabaran dan terkadang biaya yang kadang tidak terduga sebelumnya. Terkadang butuh waktu berbulan-bulan bagi warga untuk bisa merasakan memiliki kartu “sakti” ini.

Disebut sakti karena dengan data dari hulu yang terekam di TKP elektronik ini, warga negara akan memiliki kartu identitas tunggal yang akan kemudian nantinya akan menjadi dasar dalam penerbitan dokumen-dokumen kependudukan penting lainnya, seperti paspor, surat izin mengemudi (SIM) hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014.

Namun turbulensi kekecewaan sosial sontak menyeruap di banyak warga tatkala seoerang tokoh politik yang sedang mengikuti kontestasi politik Pilkada Sumatera Utara 2018, mempertontonkan telah memiliki KTP-el tersebut dengan wajah sumringah. Kembali ini bukan persoalan nilai “intrinsik” KTP-el tersbut.

Namun persoalan hakekat dasar “rasa ketidakadian sosial” yang seakan tercerabut dari nilai-nilai dasar yang sudah dimiliki warga sebagai sesama “pengamal” Pancasila.

BACA JUGA

Apologi dan argumentasi sebagai upaya justifikasi sah-sah saja dilakukan termasuk dengan men-stigma “ketidakfahaman” lurah dan camat tempat Djarot berdomisili terhadap prosedur dan mekanisme penerbitan KTP-el terkini.

Bahwa Camat Medan Polonia tidak “faham” bahwa saat ini mekanisme pembuatan KTP-el pindahan domisili tidak membutuhkan prosedur persyaratan pengantar dari RT/RW, lurah/kades dan camat seperti pemahaman “lawas” Camat Medan Polonia. [BACA HALAMAN SELANJUTNYA]

Apa Tanggapan Anda?