Home / SUMUT / DPRD Bahas Revisi Ranperda PBB P2

DPRD Bahas Revisi Ranperda PBB P2


  RANTAUPRAPAT | Bupati Labuhanbatu Tigor P Siregar, dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua Dahlan Bukhori telah menyampaikan Nota Pengantar Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor. 43 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berlangsung, Senin (10/11/2014) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu. Dalam menyampaikan Nota Pengantar itu Bupati Labuhanbatu dalam sambutannya mengatakan, bahwa persidangan dewan yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kepedulian kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun DPRD atas aspirasi serta tuntutan masyarakat terhadap beban pajak yang dirasakan sangat memberatkan masyarakat, dimana hal tersebut sejalan dengan surat Bupati Labuhanbatu Nomor. 188.342/2381/Huk/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi permasalahan yang muncul akibat besarnya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dijelaskan Bupati, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab mutlak Pemerintah Kabupaten/Kota, secara resmi pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaaan di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014. Untuk itu Bupati Tigor berharap, dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, tentunya kita berharap beban yang dirasakan oleh masyarakat atas tarif pajak selama ini menjadi lebih ringan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang akan bersinergi dengan sumber-sumber pendapatan lainnya dalam membiayai sejumlah program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga cita-cita masyarakat Labuhanbatu Mandiri 2015 dan Sejahtera 2020 dapat terwujud. Setelah Bupati Labuhanbatu menyampaikan Nota Pengantar Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor. 43 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori menskor Rapat Paripurna tersebut dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 Wib. [jar]

 

 

RANTAUPRAPAT | Bupati Labuhanbatu Tigor P Siregar, dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua Dahlan Bukhori telah menyampaikan Nota Pengantar Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor. 43 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berlangsung, Senin (10/11/2014) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu.

 

Dalam menyampaikan Nota Pengantar itu Bupati Labuhanbatu dalam sambutannya mengatakan, bahwa persidangan dewan yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kepedulian kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun DPRD atas aspirasi serta tuntutan masyarakat terhadap beban pajak yang dirasakan sangat memberatkan masyarakat, dimana hal tersebut sejalan dengan surat Bupati Labuhanbatu Nomor. 188.342/2381/Huk/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi permasalahan yang muncul akibat besarnya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Baca Juga:  Gawat, 16 Tahanan Cabang Rutan Labuhan Bilik Melarikan Diri

 

Dijelaskan Bupati, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab mutlak Pemerintah Kabupaten/Kota, secara resmi pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaaan di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014.

 

Untuk itu Bupati Tigor berharap, dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, tentunya kita berharap beban yang dirasakan oleh masyarakat atas tarif pajak selama ini menjadi lebih ringan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang akan bersinergi dengan sumber-sumber pendapatan lainnya dalam membiayai sejumlah program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga cita-cita masyarakat Labuhanbatu Mandiri 2015 dan Sejahtera 2020 dapat terwujud.

Baca Juga:  Kades Bimtek ke Jogya Pakai Uang Rakyat

 

Setelah Bupati Labuhanbatu menyampaikan Nota Pengantar Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor. 43 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori menskor Rapat Paripurna tersebut dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 Wib. [jar]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up