DPRD Binjai Tunda Pembangunan Jalan Makalona Senilai 25 M, Besok Paripurna KUA-PPAS R-APBD Binjai 2020 Di Gelar

222
DPRD Binjai Gelar Rapat Paripurna KUA-PPAS R-APBD Binjai 2020

EDISIMEDAN.COM,Binjai – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Binjai 2020 dengan pihak Pemko Binjai selesai di bahas. Besok di rencanakan pihak DPRD Binjai akan menggelar Rapat Paripurna KUA-PPAS R-APBD Binjai 2020 senilai Rp 900 Miliyar lebih.

Detik-detik terakhir pembahasan KUA-PPAS R-APBD Binjai 2020 yang sempat berkonsultasi ke Pemprovsu akhirnya menunda pembangunan Jalan Makalona senilai Rp 25 Miliyar. Pembatalan proyek tersebut disebabkan karena pihak Pemko Binjai belum membayar ganti rugi ke pihak PTPN II. Dan jika nanti pihak Pemko Binjai sudah membayar ganti rugi proyek tersebut boleh dilanjutkan dan di bahas lagi di DPRD Binjai.

Terkait hal tersebut diatas Ketua DPRD Binjai Sri Noor Alamsyah Putra ketika di konfirmasi Via WhatsApp, Minggu,(24/11) membenarkan.” Benar ..pak Ozie ,”tulis Ketua DPRD Binjai Sri Noor Alamsyah Putra. Hal senada juga di sebutkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Binjai Yudi Pranata.

“ Total nilai anggran R-APBD Binjai 2020 senilai Rp 900 miliyar lebih ,”sebut Yudi Pranata.

Sekedar diketahui sebelumnya mantan anggota DPRD Binjai Irfan Asriandi,S.Sos menyesalkan keputusan DPRD Kota Binjai membahas ulang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Binjai 2020, dengan Pemerintah Kota Binjai.

Pasalnya, DPRD Kota Binjai pada periode sebelumnya sudah menyelesaikan pembahasan tersebut dan telah pula diparipurnakan pada lingkup internal lembaga legislatif terkait.

Di sisi lain, pembahasan KUA dan PPAS R-APBD Kota Binjai 2020 terkesan terus dikebut, demi mencapai target penyelesaian pada akhir November 2019.

“Terus terang saya pribadi merasa prihatin dan sangat menyesalkan keputusan itu,” ungkap mantan anggota DPRD Kota Binjai periode 2014-2019 itu, dalam keterangannya kepada wartawan Selasa (12/11/2019) siang.

Irfan mengatakan, rapat pembahasan KUA-PPAS R-APBD Kota Binjai 2020 sebenarnya telah selesai saat dirinya masih tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Kota Binjai.

“Seingat saya rapat internal itu berlangsung pada Jumat, 13 September 2019 lalu,” katanya.

Hasil pembahasan itu sendiri, katanya, telah pula tercantum dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai tentang Penetapan Rancangan KUA dan PPAS R-APBD Kota Binjai 2020.

Hanya saja menurut Irfan, dalam rapat terakhir saat dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Binjai periode 2014-2019 itu, memang tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kota Binjai dengan DPRD Kota Binjai.

“Memang saat itu tidak terjadi kesepakatan. Sebab perwakilan Pemerintah Kota Binjai tidak hadir. Namun hasil pembahasan di banggar, menurut saya sudah final. Karena sudah diparipurnakan di internal DPRD,” ujarnya.

Terkait hal itu, Irfan pun menyarankan anggota DPRD Kota Binjai periode 2019-2024 yang tergabung dalam panitia pembahasan ulang KUA dan PPAS R-APBD Kota blBinjai 2020, agar berpedoman dengan hasil kesepakatan yang sudah diparipurnakan.

Sebaliknya jika hal itu tetap dipaksakan, dia khawatir akan ada persoalan di kemudian hari. Atas dasar itu pula, dia pun siap akan angkat suara, karena menganggap Pemerintah Kota Binjai tidak konsekuen dengan pembahasan R-APBD Kota Binjai 2020.

“Seharusnya Pemerintah Kota Binjai serius dan tidak bertele-tele. Apalagi ini periode terakhir kepimpinan Pak Idaham selaku Walikota Binjai. Sebab pembahasan R-APBD Kota Binjai 2020 ini merupakan representasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Irfan.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Binjai, Joko Basuki, menyatakan, pembahasan ulang KUA dan PPAS R-APBD Kota Binjai 2020 hanya sebatas penyesuaian hasil rapat yang sudah diparipurnakan oleh anggota DPRD Kota Binjai pada periode sebelumnya.

“Tidak ada pengulangan. Cuma penyesuaian saja,” ujar Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, saat ditemui wartawan di Gedung Sementara DPRD Kota Binjai, Senin (11/11/2019) siang.

Menurut Joko, alasan pihaknya melakukan penyesuaian hasil rapat paripurna pembahasan KUA dan PPAS R-APBD 2020, tidak lain untuk memeriksa dan memastikan setiap uraian dan keputusan yang telah disepakati oleh anggota DPRD Kota Binjai pada periode sebelumnya.

“Jadi, mentang mentang sudah diparipurnakan, kita selaku anggota DPRD Kota Binjai saat ini tidak boleh melakukan penyesuaian lagi? Kan tidak bisa seperti itu. Sebab kita kan juga punya hak,” pungkasnya. (op)

Apa Tanggapan Anda?