Home / SUMUT / DPRD Labusel Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

DPRD Labusel Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013


  KOTAPINANG | DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menyetujui pengesahan Raperda menjadi Perda atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013, Selasa (12/8/2014) pada sidang Paripurna di Gedung DPRD Labusel. Dikesempatan sidang Paripurna itu, anggota Banggar DPRD Labusel Tulusma Hutahuruk dalam penyampaian padangan akhir gabungan Fraksi mengatakan, setelah beberapa hari melakukan pembahasan melalui rumusan lewat lintas fraksi terdapat beberapa SKPD yang masih kurang proaktif pada saat melakukan pembahasan. Namun secara umum, tidak menganggu tahapan persidangan. Selain itu, kata dia mengenai subtansi persidangan yang menyangkut laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 yang telah selesai sesuai dengan hasil audit BPK-RI Provsu secara umum gabungan fraksi dapat menerima hasil laporan tersebut. Namun tetap menghimbau pada Pemkab Labusel agar dapat melaksanakan ketentuan sesuai hasil rekomendasi BPK-RI Provsu dengan tahapan dan pemberhentian anggota DPRD periode 2009-2014 kepada anggota DPRD periode 2014-2019. Sekaligus mempertimbangkan tahapan dan mekanisme seperti pengangkatan pimpinan DPRD sekaligus menetapkan fraksi-fraksi dan penetapan alat kelengkapan DPRD serta pengesahan tata tertib DPRD terpilih. Pengesahan itu juga, dengan pertimbangan bahwa fraksi-fraksi berpendapat agar seluruh agenda persidangan tahun 2014 segera dilaksanakan agar jalannya roda pemerintahan diakhir tahun anggaran 2014. Fraksi Partai Demokrat DPRD Labusel diketuai Ir Hari Mariyono, Fraksi Golkar diketuai Hj Meika, Fraksi PDIP diketuai Bani Isroil, Fraksi Pembaharuan diketuai Raja Aman Hasibuan dan Fraksi Pelangi diketuai Oloan Sihotang masing-masing menandatangani pernyataan kelima Fraksi secara aklamasi dan bulat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labusel tahun 2013 dan mengusulkan kepada rapat paripurna DPRD untuk menetapkan Raperda ini menjadi Perda. Ditempat serupa, Bupati Labusel H Wildan Aswan Tanjung, SH, MM juga menyampaikan aspresiasinya atas kinerja seluruh anggota DPRD yang telah membahas dan mengesahkan Ranperda tersebut. “Dengan segala kritikan dari kelima fraksi DPRD tersebut, hal ini tetap menjadi motivasi bagi Pemkab Labusel untuk bekerja yang lebih profesional ditahun yang akan datang,” ujarnya. Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Labusel Fery Andhika Dalimunthe, SKom, MM yang didampingi Wakil ketua DPRD Rahmadi, SE dan H Zainal Harahap serta 23 anggota DPRD. Turut hadir Sekdakab Labusel Zulkifli, Asisten Setdakab Labusel, Kepala SKPD, Kapolsek Kotapinang Kompol M Nasution dan Uspida. Kemudian dilanjutkan pentandatangan serta menyerahan berita acara Ranperda menjadi Perda oleh bupati Labusel atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Labusel tahun 2013 disaksikan pimpinan DPRD Labusel. (mhr/jar)

 
KOTAPINANG | DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menyetujui pengesahan Raperda menjadi Perda atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013, Selasa (12/8/2014) pada sidang Paripurna di Gedung DPRD Labusel.

 

Dikesempatan sidang Paripurna itu, anggota Banggar DPRD Labusel Tulusma Hutahuruk dalam penyampaian padangan akhir gabungan Fraksi mengatakan, setelah beberapa hari melakukan pembahasan melalui rumusan lewat lintas fraksi terdapat beberapa SKPD yang masih kurang proaktif pada saat melakukan pembahasan. Namun secara umum, tidak menganggu tahapan persidangan.

 

Selain itu, kata dia mengenai subtansi persidangan yang menyangkut laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 yang telah selesai sesuai dengan hasil audit BPK-RI Provsu secara umum gabungan fraksi dapat menerima hasil laporan tersebut.

 

Namun tetap menghimbau pada Pemkab Labusel agar dapat melaksanakan ketentuan sesuai hasil rekomendasi BPK-RI Provsu dengan tahapan dan pemberhentian anggota DPRD periode 2009-2014 kepada anggota DPRD periode 2014-2019.

Baca Juga:  Ganti Pejabat SKPD, Pjs Bupati Batubara Didemo

 

Sekaligus mempertimbangkan tahapan dan mekanisme seperti pengangkatan pimpinan DPRD sekaligus menetapkan fraksi-fraksi dan penetapan alat kelengkapan DPRD serta pengesahan tata tertib DPRD terpilih.
Pengesahan itu juga, dengan pertimbangan bahwa fraksi-fraksi berpendapat agar seluruh agenda persidangan tahun 2014 segera dilaksanakan agar jalannya roda pemerintahan diakhir tahun anggaran 2014.

 

Fraksi Partai Demokrat DPRD Labusel diketuai Ir Hari Mariyono, Fraksi Golkar diketuai Hj Meika, Fraksi PDIP diketuai Bani Isroil, Fraksi Pembaharuan diketuai Raja Aman Hasibuan dan Fraksi Pelangi diketuai Oloan Sihotang masing-masing menandatangani pernyataan kelima Fraksi secara aklamasi dan bulat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labusel tahun 2013 dan mengusulkan kepada rapat paripurna DPRD untuk menetapkan Raperda ini menjadi Perda.

 

Ditempat serupa, Bupati Labusel H Wildan Aswan Tanjung, SH, MM juga menyampaikan aspresiasinya atas kinerja seluruh anggota DPRD yang telah membahas dan mengesahkan Ranperda tersebut. “Dengan segala kritikan dari kelima fraksi DPRD tersebut, hal ini tetap menjadi motivasi bagi Pemkab Labusel untuk bekerja yang lebih profesional ditahun yang akan datang,” ujarnya.

Baca Juga:  Keberadaan Orang Asing di Tanjungbalai-Asahan Akan Diawasi Ketat

 

Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Labusel Fery Andhika Dalimunthe, SKom, MM yang didampingi Wakil ketua DPRD Rahmadi, SE dan H Zainal Harahap serta 23 anggota DPRD. Turut hadir Sekdakab Labusel Zulkifli, Asisten Setdakab Labusel, Kepala SKPD, Kapolsek Kotapinang Kompol M Nasution dan Uspida.

 

Kemudian dilanjutkan pentandatangan serta menyerahan berita acara Ranperda menjadi Perda oleh bupati Labusel atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Labusel tahun 2013 disaksikan pimpinan DPRD Labusel. (mhr/jar)

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up