EDISIMEDAN.com, KARO- Anggota DPRD Karo menghimbau Pemkab untuk mempercepat lelang proyek infrastruktur. Pasalnya, APBD Karo tahun anggaran 2018 senilai Rp1,3 Trilyun sudah disahkan akhir Desember 2017.

Dengan percepatan ini, memungkinkan pengerjaan pembangunan Kabupaten Karo bisa lebih cepat serta menghasilkan kualitas proyek yang maksimal serta penyerapan anggaran yang semakin maksimal.

Kelemahan Pemkab Karo saat ini bertitik pada kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rendah dan miskin terobosan. Dimana sejumlah OPD lingkup pemkab belum nampak untuk menjabarkan program kerja pemerintah. Sehingga itu, kondisi ini sudah seharusnya jadi acuan dan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi kinerja dan kemampuan kepala OPD-nya.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu, SH, Rabu petang (2/5) menyikapi dua tahun kepemimpinan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Cory S Sebayang sejak dilantik, Jumat (22/4/2016) silam oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Firman Firdaus Sitepu mengharapkan langkah Bupati untuk mengevaluasi para pembantunya (Kepala OPD-red) termasuk para Camat dengan melihat spesifikasi keilmuan berdasarkan kualitas, kemampuan dan kreativitasnya.

Untuk itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana sudah saatnya bertindak tegas. Bupati Karo harus tahu dan memahami program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Karo.

“Seluruh OPD selain harus mampu membuat terobosan-terobosan juga dituntut mampu mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan serta merumuskan upaya penyelesaian secara permanen,” jelasnya.

Disisi lain, dia juga mengecam hingga bulan Mei, sejumlah proyek fisik belum juga di tender khususnya di Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya. Buat apa dulu pengesahan APBD Karo tahun 2018 dikebut di akhir Desember 2017.

Oleh karena itu, kata Firdaus Sitepu, pihaknya mendorong setiap SKPD jemput bola untuk segera menyelesaikan permasalahan lelang proyek di setiap dinas. Tujuannya, agar proses lelang dapat terselesaikan dengan cepat dan anggaran dapat dicairkan sebagai stimulus pembangunan.

“Karena, kalau anggaran tidak terserap, yang dirugikan adalah masyarakat Karo,” tegasnya.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, diketahui pengerjaan proyek infrastruktur selalu dikebut dan dikerjakan pada akhir tahun. Akibatnya, beban pekerjaan menumpuk. Belum lagi, permasalahan di lapangan diluar perencanaan yang terkadang muncul. Bahkan, ada juga yang sampai gagal lelang sehingga pengerjaannya tertunda dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), otomatis merugikan masyarakat.

“Pasalnya, program pembangunan yang sudah dicanangkan menjadi tak terealisasi, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari program tersebut,” ketusnya.

“Lambannya serapan anggaran bisa berakibat fatal. Terutama anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. “Kalau tidak terealisasi sampai akhir tahun ini, anggaran ditarik. DAK nggak bisa di pakai lagi. Pekerjaan menggantung, serapan anggaran adalah salah satu bahan penilaian terhadap OPD,” kecamnya.

Waktu dua tahun bukan waktu yang singkat, itu waktu yang cukup lama membuktikan kemampuan pejabat yang dilantik dua tahun lalu, wajar dievaluasi. Evaluasi adalah cermin dari capaian program kerja, agar bisa dilihat sekaligus mengukur, apa sasaran yang telah dicapai, apa yang diharapkan dari sasaran tersebut, sejauh mana realita dari hasil kerja, serta terobosan-terobosan apa yang perlu diambil dalam upaya optimalisasi kinerja, beber Firman Firdaus Sitepu.

“Mengindikasikan tidak maksimalnya kinerja SKPD jajaran Pemkab Karo terlihat dalam program kerjanya. Jadi sudah sewajarnya Bupati dan Wakil Bupati melakukan evaluasi terhadap para Kepala SKPD,” tuturnya.

Ditambahkannya, riuh rendahnya protes warga khususnya warga terdampak korban erupsi Sinabung terhadap sejumlah program dan tidak bergemingnya instruksi pimpinan kebawah, seperti misalnya soal keluhan rakyat yang tidak ada langkah cepat dan terukur dari instansi terkait.

“Koordinasi dengan kewilayahan juga minim sehingga yang muncul adalah terkesan jalan sendiri-sendiri. Ego lintas sektoral masih dominan. Yang terpenting, ketegasan dari atas. Bagaimana pimpinan, seperti apa instruksinya. Kalau hanya sekadar diminta dikaji, ya dikaji. Setelah itu kenyataanya tidak ada aksi di lapangan,” ungkapnya. [anita]