Home / BINJAI / SUMUT / Fraksi PAN Dan Walikota LIRA Binjai Tinjau Proyek Makalona

Fraksi PAN Dan Walikota LIRA Binjai Tinjau Proyek Makalona


LIRA dan Fraksi PAN DPRD Binjai soroti Proyek Makalona senilai Rp 40 miliyar

Fraksi PAN Dan Walikota LIRA Binjai Tinjau Proyek Makalona

EDISIMEDAN.COM,Binjai – Proyek multiyears pembangunan jalan sepanjang 1,3 kilometer di Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan Makalona, Kec. Binjai Timur ternyata belum memiliki dokumen pelepasan tanah yang sah dari PTPN II ke pihak Pemko Binjai. Namun anehnya, proyek yang menelan anggaran senilai Rp. 40 Miliar tersebut sudah mulai dikerjakan oleh pihak rekanan atas persetujuan dari Dinas PUPR Pemko Binjai.

Menjawab itu, Kadis PUPR Pemko Binjai, Elvy menegaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengan Sekdako Binjai untuk menyelesaikan seluruh dokumen pelepasan tanah PTPN II di Makalona terkait pembangunan jalan disana. Dia meyakini seluruh dokumen soal tanah PTPN II tersebut bulan ini sudah rampung diselesaikan.

“Untuk tanah PTPN II, kata Pak Sekda bulan ini sudah diselesaikan semuanya,” kata Kadis PUPR Pemko Binjai, Elvy saat berdialog bersama Anggota Fraksi PAN DPRD Binjai yang datang meninjau ke lokasi proyek pembangunan Jalan Makalona, Kamis (19/3) sore.

Baca Juga:  Terkait Kasus Galian C, Tipiter Poldasu Gledah Rumah Warga Tanah Seribu Binjai.

Kedatangan Ketua Fraksi PAN DPRD Binjai, Hj. Emagata bersama Anggota DPRD lainnya yakni Adil Putra dan Ardiansyah meninjau lokasi proyek jalan Makalona secara tiba-tiba tentu saja membawa kejutan tersendiri. Kedatangan mereka kesana untuk mempertanyakan status pembebasan lahan yang diduga hingga kini belum diserahkan dari PTPN II kepada Pemko Binjai.

Selain itu mereka juga mempertanyakan nilai kontrak anggaran sebesar Rp. 40 Miliar. Padahal dalam rapat paripurna 2019 yang disetujui DPRD hanya Rp. 15 Miliar.

Usai meninjau lokasi proyek, rombongan berkesempatan berdialog langsung dengan Dinas PUPR Binjai dan pihak rekanan yakni PT. Putri Seroja Mandiri. Dalam kesempatan itu, Adil Putra mempertanyakan ke pihak rekanan sudah berapa progres pengerjaannya. Sebab, anggaran yang disetujui hanya Rp. 15 Miliar. Lalu, bagaimana nanti kalau proses pengerjaannya melebihi anggaran Rp. 15 Miliar

“Jangan sampai pihak rekanan bermasalah nantinya kalau nanti pengerjaannya sudah melampaui bajet dari yang dianggarakan yakni senilai Rp. 15 Miliar. Karena menurut saya terlalu berani sekali melaksanakan pekerjaan sampai di angka Rp. 40 Miliar, sedangkan sisa yang Rp. 25 Miliar lagi belum ada disetujui sama DPR,” ucapnya.

Baca Juga:  UNBK SMP di Madina dan Paluta Molor Sejam

Hal senada juga dipertanyakan Ketua Fraksi PAN DPRD Binjai, Hj. Emagata. Dia mempertanyakan bagaimana seandainya dokumen terkait pelepasan tanah juga belum dilengkapi, apakah proyek pembangunan jalan ini tetap dikerjakan.

“Karena antara DPRD Binjai sama Pemko sudah komit proyek ini baru bisa dikerjakan apabila seluruh dokumen pelepasan tanahnya sudah dilengkapi semuanya,” ujarnya.

“Kedatangan kami kesini karena tugas kami sebagai anggota dewan, kami selalu ditanyai sama masyarakat, dipikir kami ada kongkalikong dengan pengerjaan proyek ini ,”jelas Emma

Anggota DPRD Ardiansyah pun ikut menimpali. Dia meminta kepada Dinas PUPR Kota Binjai dapat memberikan jawaban dari seluruh pertanyaan ini saat dihadirkan di RDP nantinya. 

“Jadi siapkan aja nanti seluruh datanya biar bisa nanti kami lihat, bagaimana ini sebenarnya, jadi kami bisa menjawabnya kalau ada pertanyaan dari masyarakat terkait proyek jalan Makalona ini. Karena fungsi di DPRD ini kan sebagai pengawasan, makanya kami mau tau yang Rp.15 miliar itu sampai dimana aja pengerjaannya,” sebutnya.

Baca Juga:  Tak Punya e-KTP, 1,2 Juta Warga Sumut Terancam Golput

Dirut PT. Putri Seroja Mandiri, Yohanes menegaskan pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan sesuai nilai kontrak kerja. Jadi, kata dia, pihaknya tidak tau menau tentang anggaran yang Rp. 15 Miliar tersebut. Sebab nilai kontrak pembangunan jalan ini sudah dianggarkan senilai Rp. 40 Miliar sesuai di LPSE.

“Kami juga telah mempertanyakan tentang ini melalui surat yang kami kirim ke Pemko Binjai,” ujarnya.

LIRA Ancam Akan Laporkan Ke KPK Pusat

Walikota LIRA Kota Binjai, Edy Aswari yang turut hadir di lokasi proyek mengatakan akan membawa persoalan ini dengan membuat laporan ke KPK. Sebab, kata dia, proyek pembangunan jalan Makalona ini terindikasi banyak ditemukan pelanggaran hukum.

Menjawab pertanyaan Anggota DPRD Binjai, Kadis PUPR Elvy mengatakan proses tender sudah sesuai aturan karena mengacu kepada perjanjian MOU proyek multiyears yang telah disahkan oleh DPRD Binjai 2019 lalu.

“Dasar kita mentenderkan proyek ini berdasarkan MOU yang sudah disepakati antara DPRD Binjai dengan Walikota Binjai,” kata Elvy.

Elvy menyebut pekerjaan MOU serupa di daerah lain semua prosesnya sama dengan yang dierjakan disini. Sehingga tidak ada yang melanggar hukum. (op)

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up