Gedung Balai Raya Aceh Sepakat Ditutup Sementara

0
570
Massa Aceh Sepakat pimpinan HM Husni Mustafa SE menyampaikan orasi saat menyegel gedung Balai Raya Aceh Sepakat (BRAS) dan sekretariat Yayasan Aceh Sepakat (YAS) yang terletak di Jalan Mengkara 2, Medan, Jumat siang (3/11/2017).

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Gedung Balai Raya milik Aceh Sepakat di Jalan Mengkara 2, Medan Petisah yang sering digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan dan kegiatan lainnya ditutup sementara terhitung tanggal 18 November.

Penutupan Balai Raya ini merupakan hasil keputusan bersama pengurus Yayasan Aceh Sepakat, DPP Aceh Sepakat dan unsur Muspika Medan Petisah yang diwakili Camat Medan Petisah Parlindungan Nasution, Kapolsek Medan Baru Kompol Victor Ziliwu dan Danramil Medan Barat.

“Pemakain gedung dibatasi hingga 18 November. Selanjutnya gedung ditutup atau tidak disewakan lagi,” kata Ketua Umum DPP Aceh Sepakat HM Husni Mustafa, Rabu (8/11/2017).

Husni mengakui, penutupan sementara ini berkaitan dengan kasus hukum yang sedang memasuki tahap banding di PN Medan. Sebelumnya PN Medan mengabulkan gugatan Husni Mustafa atas keberadaaan akta 13 Tahun 2011 tentang pendirian Yayasan Aceh Sepakat.

Namun, hakim menyatakan gedung Balai Raya Aceh Sepakat merupakan aset yang terdaftar pada akta Nomor 25 Tahun 2001.

BACA JUGA
Ratusan Massa Segel Balai Raya Aceh Sepakat

“Ditutup sampai batas waktu tidak ditentukan. Artinya hingga ada putusan inkrah dari pengadilan,” lanjut Husni.

Sekretaris DPP Aceh Sepakat T Arifin Husein menambahkan, dalam petemuan itu telah disepakati penyewa yang sudah terlanjur membooking bisa meminta kembali uang panjar kepada pengelola gedung yaitu pemegang akta 13/2011.

Dalam hal ini katanya, DPP Aceh Sepakat tidak tahu-menahu soal sewa-menyewa, karena tidak pernah terlibat dalam penyewaan gedung Balai Raya.

“Justru DPP Aceh Sepakat sudah mengumumkan kalau gedung tidak disewakan lagi sejak 15 September 2017. Jadi DPP tidak pernah terlibat dalam bisnis sewa-menyewa,” ujar Arifin didampingi Ketua Cabang VI Aceh Sepakat Helvetia Syafril Yusuf.

Penasehat hukum DPP Aceh Sepakat, Sopian Adami SH mengatakan, dari segi hukum, penyewa yang merasa dirugikan atas penutupan ini bisa menempuh jalur hukum. Terkesan pengelola tidak menggubris imbauan yang dikeluarkan DPP Aceh Sepakat untuk menghentikan penyewaan gedung terhitung 15 September. Nyatanya calon penyewa sudah mendaftar hingga Juli 2018.

“Padahal DPP Aceh Sepakat sudah mengumumkan di media massa bahwa gedung tidak disewakan lagi. Jadi penyewa boleh mengajukan gugatan bila merasa dirugikan,” tambah Sopian Adami.

Dia menilai, penutupan gedung Balai Raya telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi penyewa gedung. Hal yang paling disayangkan katanya, pihak pengelola gedung tersebut ternyata memberi jaminan kepada calon penyewa kalau pelaksanaan acara nantinya akan berlangsung aman. [fur]

Apa Pendapat Anda?