EDISIMEDAN.com, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah daerah terus memperkuat komitmen memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang digelar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Kegiatan yang berlangsung sepanjang Oktober ini diselenggarakan secara kolaboratif dengan lembaga jasa keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan daerah sebagai implementasi dari Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).
Inklusi keuangan yang merata adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan terlindungi secara finansial,” ujar Deputi Direktur Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara, Yovvi Sukandar, dalam salah satu kegiatan BIK di Tapanuli Selatan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien menegaskan bahwa pelaksanaan BIK menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui BIK 2025, kami ingin memastikan setiap warga, terutama pelaku UMKM, petani, dan masyarakat pesisir memiliki akses keuangan yang aman, legal, dan berkelanjutan,” katanya di sela kegiatan BIK di Kota Tanjungbalai.
Rangkaian kegiatan BIK 2025 di Sumatera Utara telah berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan (7 Oktober 2025), Kota Tanjungbalai (8 Oktober 2025), dan Kota Binjai (9 Oktober 2025).
Setiap daerah menghadirkan kegiatan edukasi keuangan, pameran produk jasa keuangan, hingga penyaluran simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha mikro dan petani.
Sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan ini tidak hanya memperluas akses keuangan formal, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, bijak, dan terlindungi dari praktik ilegal.
OJK Provinsi Sumatera Utara berharap rangkaian BIK 2025 mampu mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di daerah.
“Kita ingin inklusi keuangan menjadi gerakan bersama, bukan hanya program tahunan,” ujar Khoirul Muttaqien.
Ia meyakini, dengan kolaborasi yang solid, masyarakat Sumut akan semakin berdaya dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital. (red)
