Gubsu Diminta Tidak Mengukuhkan Dewan Kesenian Sumatera Utara

190
Gubsu Erry Nuradi dan istri Evi Diana Sitorus saat berlangsungnya Kirab Budaya acara pernikahan putri Presiden Joko Widodo Minggu (26/11/2017). [edisimedan.com/istimewa]

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Forum Masyarakat Kesenian Sumatera Utara (FMK-SU) menolak upaya Kadisbudpar Sumut membentuk Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU).

Penolak itu karena tidak mencerminkan keterwakilan potensi seni beragam etnis di wilayah 33 kab/kota se Sumut.

“Kadisbudpar Sumut telah memecah belah seniman, dengan sembarangan membentuk DKSU,” ujar Ketua PARFI Sumut Erwin Norman F Siregar dalam siaran persnya, Rabu (10/1/2018).

Erwin menyampaikan itu bersama Ketua Yas SIMPASRI Medan, Fuad Erdansyah dan Kang Ayat Pimpinan Stupa Production, yang tergabung dalam FMK-SU, seusai menyerahkan surat keberatan kepada Gubsu dan DPRD Sumut.

Dijelaskan, pada medio Desember 2017, Kadisbudpar Sumut mengumpulkan 20-an seniman Medan dengan menyebutkan sebagai Musyawarah Seniman Sumut membentuk DKSU.

“Hal ini menimbulkan silang pendapat, karena bagaimana mungkin membentuk DKSU tanpa mecerminkan keterwakilan cakupan wilayah maupun belasan etnis yang ada di Sumut,” terang Erwin.

Karenanya, dalam suratnya kepada Gubsu dan DPRD Sumut, FMK-SU minta Gubsu untuk tidak mengukuhkan DKSU yang dibentuk Kadisbudpar tersebut, karena hal tersebut dapat memecahbelah masyarakat kesenian di daerah ini.

Erwin Siregar menegaskan, DKSU harus menjadi lembaga yang menghimpun seluruh potensi seni budaya di Sumatera Utara, baik potensi yang ada di wilayah kab/kota maupun potensi seni budaya yang dimiliki 8 etnis lokal dan beberapa etnis pendatang, di dalam mengisi pembangunan daerah di bidang kesenian. “Ini mestinya dipahami oleh Kadisbudpar Sumut.

Idealnya, tambah Erwin Siregar, Pemprov Sumut terlebih dahulu membuat payung hukum tentang keberadaan lembaga DKSU, dimana payung hukum tersebut, mengatur berbagai hal tentang tata cara pembentukan, peran dan fungsi DKSU di dalam pembangunan daerah di bidang kesenian.

Dalam surat keberatan tertanggal 4 Januari 2018 tersebut, FMK-SU menilai langkah Kadisbudpar mengundang 25-an seniman melakukan urun-rembug membahas Pergubsu tentang Tata Kelola Pembinaan Kesenian, dinilai sebagai langkah tepat sebagai upaya menyusun payung hukum DKSU tersebut.

Untuk itu, FMK-SU minta Gubsu terlebih dahulu menerbitkan Pergubsu tentang Tata Kelola Pembinaan Kesenian sebagai payung hukum DKSU, barulah kemudian membentuk DKSU.

“Pergubsu itu kan mengatur tata cara pembentukan DKSU, serta peran dan fungsinya dalam pembangunan daerah di bidang kesenian,” katanya.

Dia menegaskan, Pergubsu tentang Tata Kelola Pembinaan Kesenian di Sumut tersebut juga membuktikan adanya kepedulian Gubsu untuk menempatkan Seniman sebagai warganegara sebagaimana layaknya.

“Selama ini seniman hanya dituntut kewajibannya, antara lain membayar pajak. Namun seniman tidak pernah dilibatkan dalam mempergunakan haknya, terutama dalam proses pembangunan daerah khususnya di bidang kesenian,” demikian siaran pers tersebut. [rel|ded]

Apa Tanggapan Anda?