Home / POLITIK / Gugat KPU, JR Saragih Gunakan Pasal 45 UU 10 Tahun 2016

Gugat KPU, JR Saragih Gunakan Pasal 45 UU 10 Tahun 2016


Kuasa hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang, Selasa (20/2/2018), saat memberikan keterangan kepada wartawan usai Bawaslu Sumut menyidangkan gugatan Cagub dan Cawagub Sumut JR Saragih- Ance Selian atas keputusan KPU tidak memoloskan pasangan tersebut di Pilgub Sumut karena alasan legalisir ijazah. [edisimedan.com/medan]

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Gugatan yang diajukan pasangan calon JR Saragih dan Ance Selian telah dimulai persidangannya di Bawaslu Medan, Selasa (20/2/2018).

Sidang perdana beragendakan pembacaan pemohon dari pihak JR Saragih dan Ance Selian berjalan dengan lancar. Pihak JR Saragih dan Ance Selian sebagai pemohon, diwakili tim kuasa hukumnya.

Sementara untuk termohon yakni KPU dihadiri Ketua KPU Mulia Barunea serta Komisioner Benget Silitonga dan Yulhasni.

Dalam bacaan gugatannya, kuasa hukum JR Saragih Ikhwaluddin Simatupang menilai, alasan KPU tidak meloloskan JR Saragih di Pilgub Sumut tidak beralasan.

Sebab, saat melengkapi berkas pendaftaran, JR Saragih sudah menyerahkan legalisir ijazah SMA hingga ijazah S3.

“Saat mendaftarkan ke KPU, JR Saragih memasukkan ijazah bukan hanya SMA saja tapi juga serahkan ijazah S3,” kata Ikwaluddin Simatupang.

Baca Juga:  Rakornis Partai Pengusung Eramas, Bang Ijeck: Jangan Mau Dipecah-belah

Dengan diserahkan ijazah S3 JR Saragih, maka pihak JR Saragih merasa heran mengapa bukan ijazah terakhir yang menjadi keputusan KPU Sumatera Utara.

“Sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 45 bahwa ijazah terakhir menjadi syarat utama buat mereka yang akan maju menjadi calon kepala daerah, tapi anehnya kenapa ijazah SMA yang menjadi keputusan KPU Sumatera Utara. Tentu ini jadi pertanyaan,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea berkilah bahwa pihaknya sudah mempersiapkan semua jawaban atas pembacaan pemohon dalam hal ini pihak JR Saragih dan Ance Selian.

“Kita akan memberikan jawaban tanggal 23 Februari dalam permusyawaratan sengketa ini. Oleh karenanya ini menjadi bagian tugas kami dan dalam proses untuk menjelaskan kepada publik,” bebernya.

Ketua Bawaslu Sumatera Utara Syafrida R Rasahan menjelaskan, sidang akan berlangsung selama 12 hari terhitung tanggal 19 Februari hingga 3 Maret 2018.

Baca Juga:  Jelang Debat Publik Kedua, Sihar Ajak Masyarakat Jeli Menilai Jawaban Paslon

“Semua juga akan diungkap sehingga masyarakat jadi lebih tahu mana yang benar atau tidak,” bebernya. [ded]

Terkait


Berita Terbaru