Home / NEWS / Hakim Batalkan Status Tersangka Korupsi E-KTP Setya Novanto

Hakim Batalkan Status Tersangka Korupsi E-KTP Setya Novanto


Hakim Praperadilan Cepi Iskandar, Jumat (29/9/2017) memutuskan, penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah. Sebab itu KPK harus hentikan penyidikan.

EDISIMEDAN.com, JAKARTA – Praperadilan yang diajukan Setya Novanto dikabulkan sebagian oleh PN Negeri Jakarta Selatan. Novanto pun tak lagi menyandang status tersangka kasus korupsi e-KTP.

Itulah putusan Praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017). Dalam putusan yang dibacakan hakim tunggal Cepi Iskandar, penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.

“Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” ujar hakim Cepi.

Menurut hakim, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.

Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

BACA JUGA
5 Politisi Sumut di Pusaran Megakorupsi E-KTP

“Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi,” ucap Cepi.

Baca Juga:  Geger, Warga Pancur Temukan Mayat Pria Tergantung di Pohon Durian

Cepi pun menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, Cepi mengatakan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

“Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto,” ucap Cepi.

Diketahui, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Ia lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK. Ketua Umum Partai Golkar ini diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Baca Juga:  Ini Hasil Rekapitulasi Pilgub Sumut

BACA JUGA
Disebut Terima Rp 33 M Lebih dari Proyek E-KTP, Chairuman Harahap Bersaksi

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK mengentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan. Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit. [ded|bbs]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up