Home / / Hakim Tinggi PT Medan dan Wakil Ketua PN Medan Kuliah Umum di FH UNPRI

Hakim Tinggi PT Medan dan Wakil Ketua PN Medan Kuliah Umum di FH UNPRI


Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Medan Dr Lilik Mulyadi SH MH dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Dr Djaniko MH Girsang SH MHum memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Jumat (10/6/2016)

EDISIMEDAN.COM, MEDAN- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Medan Dr Lilik Mulyadi SH MH dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Dr Djaniko MH Girsang SH MHum memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Prima Indonesia (UNPRI), kemarin, di kampus tersebut.

Kuliah Umum itu dihadiri Wakil Rektor I UNPRI Seno Aji SPd MEng Prac, Wakil Rektor II Ermi Girsang SKM MKes, Dekan FH UNPRI Dr Tommy Leonard SH MKn, Kepala Biro Rektorat UNPRI, Chrismis Novalinda Ginting SSiT MKes, Ketua Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Unpri yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Keadilan Indonesia Yusriando SH MH, Ketua Program Studi FH UNPRI yang sekaligus juga sebagai moderator Elvira Fitriani Pakpahan SH MHum dan KTU Kartina Pakpahan SH MH.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Medan  Dr Lilik Mulyadi SH MH dalam paparannya menyampaikan tentang bunga rampai tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Prodi PPs Linguistik USU Kaji "Hate Speech" Dalam Seminar Internasional

Dihadapan mahasiswa UNPRI, Dr Lilik Mulyadi mengatakan, dilihat dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya, ada dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat.

Dan menurut doktrin, ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (algemene belangen), sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (bijzondere belangen).

Pria  kelahiran Bogor 23 Agustus 1961 ini, menyatakan apabila ditinjau dari aspek fungsinya, maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (materieel strafrecht) dan hukum pidana formal (Formeel Strafrecht/Strafprocesrecht).

Disebutkan Lilik juga, tindak pidana korupsi merupakan salah  satu bagian dari  hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum  pidana umum.

Menurut Lilik, korupsi merupakan kejahatan terorganisir. Modus operasi korupsi telah menyatu dalam sistem birokrasi hampir di semua lini negara. Dan, korupsi ini juga melemahkan sistem penerintahan.

Baca Juga:  Polisi Didesak Selidiki dan Tindak Teknisi Ponsel Tak Bersertifikasi

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Dr Djaniko MH Girsang SH MHum pada kesempatan itu menjelaskan tentang Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Menurut Djaniko Girsang, Restorative Justice harus dilakukan sebagai wujud perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, karena pada dasarnya anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, yaitu keluarga, lingkungan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk faktor ekonomi

BACA JUGA
Ketua PN Medan Kuliah Umum di UNPRI

“Oleh karenanya, menjadi tidak adil apabila anak yang berkonflik dengan hukum itu dikenai sanksi pembalasan (retributif) atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yang melingkupi dirinya,” kata Djaniko Girsang. [BACA HALAMAN SELANJUTNYA–>]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up