Home / MEDAN TODAYNEWS / Hakim Tolak Gugatan Class Action Pelanggan PDAM Tirtanadi

Hakim Tolak Gugatan Class Action Pelanggan PDAM Tirtanadi


EDISIMEDAN.com, MEDAN- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan class action yang dimohonkan pelanggan PDAM Tirtanadi. Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik berpendapat gugatan yang diajukan sejumlah pelanggan PDAM Tirtanadi tidak sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan Class Action.Dalam gugatannya, para penggugat tidak menjelaskan Komite Ganti Rugi apabila gugatan dikabulkan. Selain itu penggutan juga dianggap tidak memilih model pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Pengajuan Gugatan Class Action.Padian Adi Siregar selaku kuasa hukum penggugat mengatakan minimnya informasi mengenai prosedur gugatan Class Action menimbulkan penggugat kesulitan menyusun formulasi gugatan sesuai dengan pemahaman majelis hakim."Perbedaan penafsiran antara Penggugat dan majelis hakim tahapan apa yang harus dilalui sebelum masuk pokok perkara membuat Penggugat salah mengajukan model pengumuman. Hakim berpendapat Penggugat harus mengajukan media pengumuman sementara Penggugat mengajukan model pengumuman,"sebut Padia dalam siaran persnya, Rabu (28/3/2018).Selain itu kata Padian, penggugat yang hanya diwakili tiga orang dari ratusan ribu pelanggan yang mengalami kerugian akibat matinya distribusi air PDAM di 8 cabang adalah bagian dari sulitnya mengajak konsumen untuk memperjuangkan hak sehingga hakim berpendapat pelanggan PDAM Tirtanadi secara umum tidak ada yang merasa dirugikan."Padahal ketika Penggugat mengajak pelanggan lain untuk mengajukan gugatan Class Action terhadap PDAM Tirtanadi, pelanggan secara tegas mengakui tetapi kalau untuk menggugat pelanggan enggan berurusan dengan pengadilan," urainya."Boleh saja gugatan Class Action pelanggan PDAM Tirtanadi tidak dapat diterima, tetapi fakta yang terjadi adanya pelanggan hak yang dilakukan PDAM Tirtanadi yaitu gagal mendistribusikan air PDAM kepada pelanggan," imbuhnya lagi.Namun Padian mengaku tidak berhenti pada putusan ini. Penggugat katanya  akan memperbaiki gugatan untuk mengajukan gugatan baru yang akan didaftarkan ulang secepatnya."Atau penggugat akan menempuh upaya hukum lain agar seluruh pelanggan yang mengalami kerugian diganti oleh PDAM Tirtanadi. Apabila mekanisme Class Action sulit untuk diajukan gugatan baru, maka upaya hukum Citizen Lawsuit dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan dilakukan oleh Penggugat," pungkas Padian.Sebelumnya, sebanyak 38 orang pengecara tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan menyampaikan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan class action terhadap PDAM Tirtanadi Sumut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/11) lalu.‎Gugatan class action ini, dilakukan bertujuan untuk menggugat direksi PDAM Tirtanadi Sumut atas kinerja buruk dengan gangguan pemenuhan air minum atau mati air terjadi pada 20 hingga 24 Oktober 2017, lalu. Membuat masyarakat di kota Medan mengalami krisis air. Denganitu  masyarakat selaku konsumen dirugikan atas gangguan pemenuhan air minum.Berkas setembal 11 halaman itu, disampaikan puluhan pengecara kondang di Medan melalui Meja Pelayanan Terpadu di PN Medan. Berkas disampaikan berdasarkan keluhan masyarakat yang diterima di posko pengaduan DPC Peradi Medan di jalan Sei Rokan, Medan. [ska]

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan class action yang dimohonkan pelanggan PDAM Tirtanadi. Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik berpendapat gugatan yang diajukan sejumlah pelanggan PDAM Tirtanadi tidak sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan Class Action.

Dalam gugatannya, para penggugat tidak menjelaskan Komite Ganti Rugi apabila gugatan dikabulkan. Selain itu penggutan juga dianggap tidak memilih model pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Pengajuan Gugatan Class Action.

Padian Adi Siregar selaku kuasa hukum penggugat mengatakan minimnya informasi mengenai prosedur gugatan Class Action menimbulkan penggugat kesulitan menyusun formulasi gugatan sesuai dengan pemahaman majelis hakim.

“Perbedaan penafsiran antara Penggugat dan majelis hakim tahapan apa yang harus dilalui sebelum masuk pokok perkara membuat Penggugat salah mengajukan model pengumuman. Hakim berpendapat Penggugat harus mengajukan media pengumuman sementara Penggugat mengajukan model pengumuman,”sebut Padia dalam siaran persnya, Rabu (28/3/2018).

Baca Juga:  Gatot Clear dari Bansos, Kejagung Bidik Tersangka Baru

Selain itu kata Padian, penggugat yang hanya diwakili tiga orang dari ratusan ribu pelanggan yang mengalami kerugian akibat matinya distribusi air PDAM di 8 cabang
adalah bagian dari sulitnya mengajak konsumen untuk memperjuangkan hak
sehingga hakim berpendapat pelanggan PDAM Tirtanadi secara umum tidak
ada yang merasa dirugikan.

“Padahal ketika Penggugat mengajak pelanggan lain untuk mengajukan gugatan Class Action terhadap PDAM Tirtanadi, pelanggan secara tegas mengakui tetapi kalau untuk menggugat pelanggan enggan berurusan dengan pengadilan,” urainya.

“Boleh saja gugatan Class Action pelanggan PDAM Tirtanadi tidak dapat
diterima, tetapi fakta yang terjadi adanya pelanggan hak yang dilakukan PDAM Tirtanadi yaitu gagal mendistribusikan air PDAM kepada pelanggan,” imbuhnya lagi.

Namun Padian mengaku tidak berhenti pada putusan ini. Penggugat katanya  akan memperbaiki gugatan untuk mengajukan gugatan baru yang akan didaftarkan ulang secepatnya.

Baca Juga:  Waduh, Akbar Tandjung 'Dilarikan' ke Rumah Sakit

“Atau penggugat akan menempuh upaya hukum lain agar seluruh pelanggan yang mengalami kerugian diganti oleh PDAM Tirtanadi. Apabila mekanisme Class Action sulit untuk diajukan gugatan baru, maka upaya hukum Citizen Lawsuit dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan dilakukan oleh Penggugat,” pungkas Padian.

Sebelumnya, sebanyak 38 orang pengecara tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan menyampaikan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan class action terhadap PDAM Tirtanadi Sumut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/11) lalu.

‎Gugatan class action ini, dilakukan bertujuan untuk menggugat direksi PDAM Tirtanadi Sumut atas kinerja buruk dengan gangguan pemenuhan air minum atau mati air terjadi pada 20 hingga 24 Oktober 2017, lalu. Membuat masyarakat di kota Medan mengalami krisis air. Denganitu  masyarakat selaku konsumen dirugikan atas gangguan pemenuhan air minum.

Baca Juga:  Bawa 20 Kg Ganja, Warga Padang Diringkus di Langkat

Berkas setembal 11 halaman itu, disampaikan puluhan pengecara kondang di Medan melalui Meja Pelayanan Terpadu di PN Medan. Berkas disampaikan berdasarkan keluhan masyarakat yang diterima di posko pengaduan DPC Peradi Medan di jalan Sei Rokan, Medan. [ska]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up