Inalum Resmi Teken Perjanjian Pengambilan Saham Pemerintah di Freeport

    0
    28
    MoU. Semangat kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Propinsi Papua, Kabupaten Mimika dan PT Inalum (Persero) sebagai Holding BUMN Industri Pertambangan (12/1/2018)

    EDISIMEDAN.com, MEDAN – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum) sebagai induk holding industri pertambangan, tandatangani Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Aula Djuanda, Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2017).

    Pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gubernur Papua, Bupati Mimika dan Direktur Utama PT Inalum.

    Momentum penandatanganan perjanjian ini menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia.

    “Hari dan peristiwa ini adalah sebuah milestone yang bersejarah tidak hanya bagi holding industri pertambangan tapi juga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata Dirut PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin.

    Acara tersebut juga dihadiri jajaran dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN serta perwakilan dari kementerian terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

    Menurut Gunadi, perjanjian yang ditandatangani ini, adalah salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI pada  27 Agustus 2017.

    “Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI,” jelasnya.

    Gunadi bilang, berdasarkan perjanjian ini, pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen sesudah divestasi.

    BACA JUGA

    “Porsi hak atas kepemilikan saham tersebut untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen,” sebutnya.

    Menurut Gunadi, pengambilan saham divestasi PTFI ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD, dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan.

    “Keseluruhan proses divestasi saham PTFI menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan,” bebernya lagi.

    Harapan Pemerintah, kepemilikan 51 persen saham PTFI oleh INALUM dan Pemangku Kepentingan di Papuaakan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

    Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi PTFI tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua.

    Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham divestasi PTFI ini harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparandengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

    “Bahwa persatuan dan kesatuan untuk menjalankan amanat UUD 1945 adalah diatas segala-galanya, ini adalah awal bagi kami untuk menuju perusahaan tambang kelas dunia yang menjadi kebanggaan nasional,” tegas Gunadi Sadikin. [ded]

    Apa Pendapat Anda?