Indonesia Wajib Produk Halal 2019 #OPINI

194
 *Penulis
 Sunarji Harahap, M.M.
 Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis   Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  (UIN-SU)

 

Pemerintah baru akan memberlakukan Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal secara efektif pada 2019, karena harus melakukan sosialisasi selama lima tahun.

Koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal. UU ini masih dalam tahap sosialisasi, dan kami akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan begitu, pada 2019 UU ini sudah dapat langsung berlaku efektif.

Tentunya para pelaku usaha dan masyarakat untuk menjadi target dari sosialisasi UU Jaminan Produk Halal. Melalui aturan ini diharapkan nantinya produk yang beredar di tengah masyarakat sudah sepenuhnya halal.

UU ini nantinya tidak hanya mengatur tentang makanan halal, tetapi juga produk seperti gelas, pakaian, perhiasan, kosmetik, vaksin, produk kimia, biologi, dan rekayasa genetik yang digunakan masyarakat.

Untuk mengawal pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikasi halal berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.

Berdasarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI) Syarat kehalalan sebuah produk tersebut meliputi:

  1. Tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari babi
  2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
  3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat islam.
  4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk daging babi; jika pernah digunakan untuk daging babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.

Keberadaan logo berbahasa Arab dalam lingkaran kecil berwarna hijau pada produk Indonesia amatlah penting. Halal tidak halal menjadi pertimbangan utama konsumen di negara dengan penganut Muslim terbesar ini. Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), pemeluk Islam di Indonesia mencapai 207 juta jiwa alias 87 persen dari keseluruhan jumlah warga negara yang ada.

Produk halal juga menjadi perhatian baru bagi masyarakat dunia. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mencatat, permintaan produk halal dunia mengalami pertumbuhan sebesar 6,9 persen.  Hitungan itu, diperkirakan terus bertambah sejak 2013 dengan total nilai USD1,1 triliun menjadi USD1,6 triliun pada 2018.

Membaca kedua peluang itu, maka diterbitkanlah Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014 itu mengamanatkan pembentukan Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), selambatnya tiga tahun setelah pengesahan, yakni 17 Oktober 2017.

Lalu, apa kabar regulasi yang seolah kini bergeming itu? [BACA HALAMAN SELANJUTNYA]

Apa Tanggapan Anda?