Home / NEWS / Ini Sikap Luhut Panjaitan Soal Kontrak Karya Freeport

Ini Sikap Luhut Panjaitan Soal Kontrak Karya Freeport


JAKARTA, EDISIMEDAN| Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, memenuhi janjinya memberikan penjelasan terkait posisi dirinya dalam kasus ‘Papa Minta Saham’.

Dalam konferensi di kantor Kemenkopolhukam, Jumat sore (11/12/2015), dia menjelaskan panjang lebar keterkaitan dirinya pada kasus perpanjangan kontra karya PT Freeport Indonesia.

Penjelasan ini penting menyusul nama Luhut disebut-sebut dalam rekaman yang melibatkan Ketua DPR, Setya Novanto (SN), pengusaha Muhammad Riza Chalid (MR) dan bos Freeport Maroef Sjamsuddin (MS).

“Terkait polemik kasus Freeport yang berkembang di media dan masyarakat akhir-akhir ini dan sehubungan dengan kesimpangsiuran informasi yang beredar. Maka saya memandang perlu memberikan penjelasan sebenar-benarnya dan seterang-terangnya atas posisi saya,” kata Luhut.

BACA JUGA
Tersudut Namanya Disebut, Emosi Luhut Tersulut
Setya Novanto Membantah, Jokowi Marah

Menurutnya, posisi pemerintah Indonesia sudah jelas terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. “Tanggal 17 Juni 2015 saya masih membuat memo tidak setuju perpanjangan, tanggal 2 Oktober juga masih tidak setuju untuk perpanjangan,” kata Luhut.

Baca Juga:  6 Pengendara Terjaring Penertiban Asmara Subuh

Jadi, tuduhan bahwa ia terlibat dalam pemufakatan jahat tersebut dinilainya tidak berdasar.

“Jadi, ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara pada Novanto atau saudara Riza untuk pengaruhi presiden perpanjang kontrak Freeport. Saya ingin orang yang berbicara mengenai saya, datanglah ke saya, dan tunjukkan salah saya di mana. Saya ingin berhadapan dengan orang yang bicara itu, supaya kita selesaikan secara baik,” katanya.

TIDAK TUNDUK PADA TEKANAN ASING
Luhut menegaskan terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dirinya tidak akan tunduk pada tekanan asing karena ia berpegang teguh kepada lima prinsip.

Pertama, dia tetap berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku. “Kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia dan memberi kemakmuran yang lebih besar kepada penduduk di provinsi tempat tambang itu berada,” kata Luhut.

Baca Juga:  Ingin Terapkan Collaboration Government, Bobby Nasution Minta Masukan dari Guru Besar USU

Ketiga, adalah izin pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan di provinsi tempat tambang berada. “Keempat, izin pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” ujar dia.

Terakhir, kata Luhut, Indonesia harus tegas dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat serta tidak tunduk kepada tekanan asing.

Berdasarkan lima prinsip itu, Luhut mengaku setuju dan mendukung lima syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Diketahui, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan melanggar kode etik dengan terlibat dalam proses perundingan kembali perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto dituding melakukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta disebut-sebut meminta saham dalam proses itu. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sendiri marah atas dugaan pencatutan nama keduanya.

Baca Juga:  Luhut ke MKD Setelah Kesaksian Riza Chalid Jam 11 Siang Ini

MKD telah menggelar persidangan untuk membuktikan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR sejak Rabu (2/12/2015).

MKD telah berhasil memeriksa keterangan Sudirman, Maroef dan Novanto. Sedangkan Riza Chalid belum memenuhi panggilan MKD. [ded]

Sumber: ANTARA

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up