Home / NEWS / Ini Tanggapan Kapolri Soal Aksi 112

Ini Tanggapan Kapolri Soal Aksi 112


RAKORWIL. Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi wilayah dengan Kepolisian Daerah Pantai Timur Sumatera Bagian Utara. Dalam rapat ini, hadir 6 Kapolda beserta jajarannya. 6 Kapolda yang hadir yakni dari Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Riau, Sumatera Barat dan Jambi.

EDISIMEDAN.com, SIBOLANGIT- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengaku sulit tidak mengaitkan aksi 11 Februari 2017 (112) di Jakarta dengan permasalahan politik. Penegasan ini disampaikannya usai memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bersama Enam Kapolda di Sumatera bagian Timur di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Senin, (6/2/2017).

“Prinsip bahwa itu, (aksi) 112 itu secara undang-undang sudah melanggar karena ada Undang-Undang Pilkada. Kampanye yang dilaksanakan tanpa ada konteks meskipun dibungkus dengan kegiatan aksi bela ini, aksi bela itu, tapi bagaimana pun juga masyarakat tidak bisa dibohongi tanggal 11 dilaksanakan aksi, tanggal 15 proses pilkada pemilihan, pemungutan suara. Pasti itu erat kaitannya dengan masalah politik,” ujarnya saat diwawancarai awak media.

Pada kesempatan itu, Tito menghimbau agar jangan sampai masalah keagamaan dicampur dengan masalah politik. Ia mengatakan untuk urusan politik biarkan rakyat memilih.

Baca Juga:  Ini Karir Brigjen Agus Andrianto di Sumut Sebelum Jabat Wakapolda

“Saya imbau jangan sampai masalah-masalah keagamaan, dicampur dengan masalah-masalah politik. Politik biarkan rakyat memilih apalagi dengan langkah kalau akan apa namanya menghimbau masyarakat mengarahkan pemilihan kepada tertentu. Liat pada programnya, gunakan cara-cara konstitusional. Sesuai aturan hukum,” himbau Tito.

Sementara terkait pengerahan massa dalam aksi 112 itu, Tito menjelaskan pengerahan massa di jalan umum paling tidak menganggu sejumlah regulasi terkait penyampaian pendapat di depan umum. Polisi pun kata Tito dapat membubarkannya.

” Jalan Thamrin, Jalan Sudirman hari Sabtu itu masih hari kerja dan itu akan menganggu ketertiban publik. Tanggung jawab polisi untuk menegakan hukum itu, polri dapat membubarkan. Dari pada dibubarkan kita bangun komunikasi dulu, tapi kalau tetap ngotot kita akan berikan langkah-langkah tegas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kapolri Tito Karnavian meminta agar KPU dan Panwaslu Jakarta menjelaskan sesuai regulasi, bagaimana kaitan antara kegiatan longmarch 112 ditempat publik dan dekat dengan waktu pemungutan suara dengan proses pilkada. “Nah, untuk itu nanti sekali lagi selain membangun komunikasi nanti, kami juga menyiapkan Plan B yaitu mempersiapkan kekuatan kalau nanti ngotot pasti akan kita bubarkan dengan tegas,” tutup Tito. [ska]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up