Inilah Sepak Terjang Tamin Sukardi dalam Kasus Tanah di Sumatera Utara

3922
Tamin Sukardi (kiri)

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Sepakterjang Tamin Sukardi terkait carut marut agraria di Sumatera Utara cukup banyak. Bukan hanya merampas lahan masyarakat, tapi juga mencaplok tanah negara milik PTPN2. Modusnya, menciptakan surat-surat rekayasa dan memanfaatkan masyarakat kurang mampu sebagai tamengnya.

Penggiat hukum Jasmie Assyayuti SH MH, mendesak Polda Sumatera Utara segera menangkap Tamin Sukardi alias Tan Tien Su. Pasalnya, Tamin ditengarai sebagai salah satu dalang sindikat mafia tanah. [Baca JugaPoldasu Didesak Tangkap Tamin Sukardi]

Lalu, apa saja kasus mafia tanah yang diduga melibatkan Tamin Sukardi?

Tamin Sukardi sukses membabat hutan lindung di bibir Danau Toba di Kecamatan Merek Tanah Karo menjadi Taman Simalem Resort. Tamin juga berhasil menyerobot areal Kawasan Industri Medan (KIM) yang asal lahannya dari eks PTP IX. Modusnya, menciptakan SKPTL menggugat pengelola PT KIM.

Mirisnya, pengadilan memenangkan ahli waris dari surat SKPTL rekayasa itu, dan memaksa PT KIM membayar ganti rugi. Ironisnya, PT KIM membayar ganti rugi bukan kepada ahli waris, melainkan kepada Tamin Sukardi. “Inilah mafia tanah yang diduga bekerjasama dengan mafia hukum,” ujar Jasmie.

Kini Tamin juga disebut-sebut berperan merampas lahan PTPN2 Kebun Helvetia seluas 106 hektar. Modusnya, juga menciptakan surat rekayasa. Kemudian ahli waris surat itu memberi kuasa kepada pengacara yang diduga ditunjuk Tamin untuk menggugat PTPN2. Setelah menang, masyarakat memberikan lahan itu kepada Tamin melalui perusahaannya PT Erniputra Terari (PT ET) dengan dalih jual beli meski harga murah. Kemudian perusahaan Tamin mengalihkan lahan itu kepada developer.

Padahal, 32 hektar dari 106 hektar lahan tersebut, jauh sebelumnya sudah diganti rugi PB Al Washliyah sesuai Surat Meneg BUMN No 5-380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004. “Ini kejahatan sistemik yang dilakoni mafia tanah bekerjasama dengan mafia hukum,” tegas kuasa hukum PB Al Washliyah, Daud SH MH.

Keterlibatan Tamin Sukardi terungkap setelah empat warga mengaku dibayar untuk merampok lahan PTPN2 Kebun Helvetia seluas 106 hektar. “Empat orang tersebut membuat pernyataan. Mereka menyebutkan persoalan tanah itu adalah rekayasa Tamin Sukardi,” tegas Lukman Hakim SH, kuasa hukum empat warga tersebut.

Bukan hanya lahan PTPN2, Tamin juga ditengarai merampas lahan seluas 170.000 m2 milik sah PT Bumi Mansur Permai (BMP) di Padang Bulan Selayang I dan Tanjung Rejo Medan. Tamin diduga bekerjasama dengan Kepala BPN Medan M Thoriq. Hanya bermodalkan Grant Sultan palsu dan tanpa bukti SPPT-PBB, pihak Kepala BPN menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) hanya dalam hitungan hari.

Setidaknya dalam waktu dua minggu tercatat 12 SHM diterbitkan di atas lahan milik sah PT BMP yang sudah lama bersertifikat.

Tamin diduga terlibat merampok lahan sah milik PT BMP diketahui setelah Poldasu memeriksa Gunawan. Berdasarkan keterangan Gunawan kepada penyidik Poldasu, Tamin Sukardi mengucurkan dana Rp 18 miliar untuk menggolkan penerbitan SHM, salah satunya SHM No 1869 atas nama anaknya Tandeanus dengan dasar surat palsu yaitu Grant Sultan 699 tanggal 18 Sapar 1909 atas nama Imam Ahmad.

Dana itu diberikan Tamin kepada Gunawan untuk diserahkan kepada pemilik tanah fiktif Dedi Muliana Kaban Rp 8 miliar, pembayaran BPHTB Rp 3,1 miliar, BPN Medan Rp 4,5 miliar dan Gunawan mendapat fee Rp 5 miliar. “Semua keterangan itu adalah pengakuan Gunawan kepada penyidik,” tegas Dirreskrimum Poldasu, Kombes Dedi Irianto didampingi Kasubdit II Harda/Tahbang AKBP Yusuf Sapruddin dan Kabid Humas AKBP Helfi Assegaf, beberapa waktu lalu.

Simpul mafia tanah merampas lahan seluas 17 hektar milik sah PT BMP juga disoroti Kejatisu. Tim penyidik Pidsus Kejatisu menemukan sejumlah kejanggalan terkait perubahan peruntukan tanah seluas 170.000 m2 berlokasi di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan di Kelurahan Padang Bulan, Selayang I, Medan Selayang.

Tersangka M Thoriq saat itu menjabat Kepala BPN Medan bersama stafnya Edison, telah merubah peruntukan tanah dari 12 permohonan rumah tempat tinggal menjadi tanah pertanian yang jauh melampaui batas kewenangannya. Thoriq memberikan hak tanah rumah tempat tinggal atau pemukiman kepada 12 permohonan itu jauh di atas 2000 m2. Padahal, kewenangan BPN Medan menerbitkan hak tanah rumah tempat tinggal maksimal hanya 2000 m2.

“Sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 1/2011, dalam pasal 3 disebutkan bahwa kewenangan BPN kabupaten/kota untuk menerbitkan sertifikat tanah non pertanian (pemukiman) seluas tidak lebih 2.000 m2. Sedangkan di atas 2000 m2 adalah kewenangan Kanwil Pertanahan Provinsi dan jika diatas 5000 m2 merupakan wewenang Kepala BPN RI,” papar Kasipenkum Kejatisu Chandra Purnama.

Indikasi konspirasi Tamin dengan Thoriq tergambar dari penerbitan SHM No 4884, 4885, 4886, 4887 dan 4888/Tanjung Rejo. Permohonan SHM itu tanpa bukti BPHTB. Tenggat penerbitannya hanya 19 hari, diajukan 11 Oktober 2011 lalu diterbitkan 31 Oktober 2011.
Pemegang SHM yang diduga menjadi tameng yakni Pilian Tampubolon pemegang SHM 4884 seluas 16.920 m2, Sabaruhum Tambunan SE SHM 4885 seluas 9.028 m2, Aswin SHM 4886 seluas 16.930 m2, Abdi Yanto Hulu SE SHM 4887 seluas 19.997 m2 dan Sudarni Br Samosir SH SHM 4888.

Kelima orang tersebut berdomisili di pelosok desa, bahkan seperti Abdi Yanto Hulu malah tinggal di kos-kosan dan sangat mustahil mampu membeli tanah di lokasi SHM tersebut yang bernilai miliaran rupiah.

Peran Thoriq sangat signifikan memuluskan SHM disinyalir “pesanan” Tamin. Terbukti dengan SHM atas nama Drs Mainuddin Jaya seluas 9.823 m2, Talisa Telambanua SHM 1858 seluas 3.059 m2, Tajuddin SHM 1859 seluas 15.638 m2, Johannes Daniel Chan SHM 1861 seluas 19.737 m2, Iwan SHM 1867 seluas 11.586 m2, Sabar Rusmanto SHM 1868 seluas 11.356 m2 dan Eddy Tanoto SHM 1870 seluas 8.943 m2. Permohonan penerbitan SHM itu diajukan 26 Oktober 2011.

Dalam hitungan 5 hari, Kepala BPN M Thoriq menerbitkan SK Pemberian Hak Milik (PHM), tertanggal 31 Oktober 2011. Atas SK PHM itulah, Subagyo selaku pengganti Thoriq menerbitkan SHM-SHM tersebut. Seluruh pemegang SHM itu, kecuali Tajuddin dan Eddy Tanoto disinyalir tidak berkemampuan membeli tanah miliaran rupiah. Soalnya, mereka tinggal di gang-gang pelosok desa.

Mirisnya, dasar pengurusan SHM itu menggunakan Grant Sultan No 699 dan 723 yang tidak diakui Kesultanan Deli dan tidak terdaftar di Buku Grant BPN Medan. “Grant Sultan Nomor 699 dan 723 tidak terdaftar. Di areal-areal sertifikat-sertifikat tersebut, tidak pernah diterbitkan Grant Sultan maupun Grant Datuq,” kata Kepala Urusan Pertanahan Sultan Deli, Dr OK Saidin SH MHum melalui surat Nomor 25.7/IM-SD/2012 tertanggal 31 Januari 2012.

Sementara itu, Tamin Sukardi, yang dituduh terlibat kasus mafia tanah di Sumatera Utara, membantah keterlibatannya di balik sengketa tanah di Sumut. Apalagi dikaitkan dengan Gunawan alias Aguan. “Tidak ada keterkaitan saya dengan Gunawan. Kalau saya terlibat, silahkan tangkap saya,” ujar Tamin menjawab konfirmasi wartawan lewat pesan singkat.

Sebelumnya, Tamin Sukardi juga pernah memakai jasa kantor pengacara Oegroseno, mantan Kapolda Sumatera Utara, sebagai kuasa hukumnya. Akhir tahun 2014 lalu, Oegro telah melaporkan beberapa perwira Polda Sumut ke Divisi Propam Mabes Polri dengan tuduhan melanggar etika dan profesi menyelidiki sengketa tanah yang melibatkan Tamin Sukardi. “Saya tidak membela Tamin Sukardi. Saya hanya ingin polisi bekerja profesional, bukan membela salah satu pihak yang berperkara. Polisi tidak boleh sebagai juru bicara orang yang berpekara,” tutur Oegro saat itu. [ded]

Apa Tanggapan Anda?