Home / NEWS / Jabat Menko Maritim, Mega Proyek Pertama Luhut Ada di Sumut

Jabat Menko Maritim, Mega Proyek Pertama Luhut Ada di Sumut


Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyaksikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi bersama 7 Bupati di kawasan Danau Toba menandatangani nota kesepakatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2018 di Hotel Grand Aston Medan, Senin (25/7/2016).
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyaksikan Gubernur SumutTengku Erry Nuradi bersama 7 Bupati di kawasan Danau Toba menandatangani nota kesepakatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2018 diHotel Grand Aston Medan, Senin (25/7/2016).

EDISIMEDAN.COM, MEDAN. Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan punya proyek besar di Sumatera Utara sebagai tanggungjawabnya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Mega proyek tersebut adalah pengembangan Danau Toba menjadi destinasi wisata bertaraf internasional.

Sebelum jabatannya digeser dari Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia (Polhukam) dan digantikan Jenderal (Purn) Wiranto, Luhut Panjaitan sudah memimpin langsung penandatanganan nota kesepakatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2018 di Hotel Grand Aston Medan, Senin (25/7/2016).

Saat itu, Luhut berpesan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 7 kabupaten pemilik Danau Toba serius dalam mendukung program pemerintah dalam pengembangan Danau Toba menjadi destinasi wisata bertaraf internasional.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi MSi, 7 Bupati dan mewakili Bupati Kawasan Danau Toba, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Toba Samosir (Tobasa) Darwin Siagian, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor, Bupati Dairi KRA Sihotang Adinegoro, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut,  jajaran kepala SKPD Sumut, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat Batak dan sejumlah tokoh adat.

Baca Juga:  KPK Tetapkan Bupati Batubara Sebagai Tersangka dan Langsung Ditahan

Dalam kesempatan itu, Luhut mengatakan, perjanjian tersebut dimaksudkan guna menyatukan visi dan misi Pemprov Sumut dengan 7 kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba dalam pengembangan Danau Toba.

“Provinsi dan 7 kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba harus bersinergi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan harus selaras dengan program pemerintah agar Danau Toba sesuai apa yang kita harapkan,” pesan Luhut.

Secara tegas, Luhut juga mengatakan, untuk mendukung Danau Toba menjadi kawasan wisata bertaraf internasional, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Persiden (Perpres) tentang Badan Otoritas Danau Toba.

“Sudah ada payung hukumnya. Jadi jangan jalan sendiri. Perusahaan yang ada di sekitar Danau Toba juga harus mematuhi aturan berkaitan dengan lingkungan. Bila perlu mesin TPL juga harus diaudit, harus ramah lingkungan dan jangan sampai memotong pohon yang ada di kawasan Danau Toba karena limbah TPL sangat-sangat membahayakan,” tegas Luhut.

Baca Juga:  Kasus Suap Kota Medan, Penyidik KPK Periksa Ekbang Kota Medan

Luhut juga mengatakan, Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2018 merupakan tindak lanjut dari sembilan langkah strategis yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam penataan dan pengembangan kawasan Danau Toba.

“Jadi, ini harus bebanr-benar kita perhatikan dengan baik. Keberhasilan Danau Toba akan menyedot kunjungan wisatawan ke Indonesia di masa mendatang. Mari kita bersatu, provinsi juga kabupaten,” ajak Luhut ketika itu. [ded]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up