Jelang Pemilu 2019, Penyelesaian Kasus Hoaks Bisa Lewat Pendekatan Edukatif

17

EDISIMEDAN.COM, MEDAN- Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) menggelar dialog publik bertema “Peran Pemuda Dalam Melawan Hoaks Menuju Pemilu Damai 2019” di Hotel Grand Mercure, Kota Medan pada Jumat sore, 1 Maret 2019.

Dialog tersebut diisi oleh narasumber berkompeten yakni Pakar Hukum Tata Negara, Dr Refly Harun. Ketua KPU Sumut, Yulhasni. Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan. Dewan Kehormatan IWO Medan, Dedy Irsan dan Sekjen PB HMI, Naila Fitria.

Dialog tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai universitas di Sumut. Di awal dialog para narasumber memberikan pandangan terkait penyebaran hoaks dan solusi agar hoaks bisa teratasi.

“Kita bisa menyelesaikan kasus hoaks lewat pendekatan edukasi. Menyelesaikan kasus hoaks tidak harus masuk ke ranah hukum dan masuk  penjara,” terang Refly Harun dalam dialog tersebut.

Menurutnya, penyelesaian kasus hoaks yang selalu lewat penindakan hukum pidana bisa membuat bangsa Indonesia jadi bangsa yang pendendam.

“Saya pilih di Pemilu ini netral. Kita butuh pemikiran yang objektif dalam politik. Jangan sedikit-sedikit kita laporkan. Lalu yang dilaporkan ini melaporkan juga. Ini bisa jadi negeri lapor melaporkan,” ujarnya.

Refly menambahkan, sebaiknya bangsa kita konsentrasi saja mengikuti instrumen Pemilu yg ada. Jangan terlalu banyak melakukan instrumen di penegak hukum dalam Pemilu.

“Kalau kita terus banyak melakukan instrumen di penegakan hukum, bisa membuat pemilu ini jadi pemilu yang ganas. Siapa yang salah ngomong bisa masuk penjara,” terang Refly.

Dalam menyelesaikan permasalahan hoaks, Refly berharap agar mahasiswa dan pemuda berperan dalam mencerdaskan bangsa.

Di tempat yang sama, Dewan Kehormatan IWO Medan, Dedy Irsan menerangkan perihal pengertian hoaks dan memaparkan perihal perkembangan penggunaan internet di Indonesia.

Dia juga menjelaskan bahwa penyelesaian kasus hoaks bisa lewat pendekatan edukatif dan musyawarah.

“IWO Medan pernah menangani 2 kasus terkait penyebaran informasi tidak benar yang sempat jadi sorotan publik secara nasional,” terang Dedy.

Dia mengatakan salah satu kasus tersebut terkait penahanan seorang penulis yang diduga memberitakan Kapolda Sumut yang mengakibatkan Kapolda merasa namanya tercemar pada tahun 2018 lalu.

Dalam hal ini, kepolisian telah menyelidiki konten berita tersebut. Ada beberapa hal yang menurut penyidik  melanggar pasal di UU ITE.

Dalam penyelesaikan kasus ini, si penulis mengakui kesalahannya dan IWO Medan mendorong agar kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah.

“Pada kasus itu, si penulis sudah mengakui kesalahan. Beberapa pihak juga telah memberi edukasi dalam kasus tersebut. Artinya dalam menyelesaikan kasus hoaks atau informasi bohong, ada cara-cara yang lebih manusiawi,” jelas Dedy.

Dia juga menerangkan, beberapa ciri hoaks yakni informasi tersebut cenderung menghasut dan membuat kecemasan. Lalu dalam isi informasi biasanya terdapat kata-kata ‘sebarkan, viralkan, teruskan, bagikan dan lainnya,’.

Narasumber lainnya, yakni Ketua KPU Sumut, Yulhasni mengatakan agar Pemilu 2019 disambut dengan sukacita.

“Pemilu 2019 jangan disambut seram-seram kali lah. Nanti orang bisa takut kalau ke TPS. Sekarang, mau buat status di media sosial juga harus jaga-jaga,” kata Yulhasni.

Dia menjelaskan bahwa KPU telah membuat beberapa langkah agar informasi hoaks tentang Pemilu bisa diredam.

“KPU sampai membuat metode di web untuk lelawan hoax. Tantangan kita yakni untuk sosialisasi Pemilu pada 17 April 2019. Harusnya pesta demokrasi lebih gembira. Jangan buat takut, pungkas Yulhasni.

Dialog tersebut diisi dengan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta juga mendapat kesempatan untuk foto bersama dengan narasumber. (Mahbubah Lubis)

 

Apa Tanggapan Anda?