Home / POLITIK / JPPR: Bawaslu Sumut Bukan Lembaga Penista Agama

JPPR: Bawaslu Sumut Bukan Lembaga Penista Agama


Seratusan massa dari Aliansi Ormas Islam berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumut, Senin (21/5/2018). Mereka memprotes surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu Sumut yang memuat sejumlah larangan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur beserta timnya pada bulan Ramadan. [edisiMedan.com/istimewa]

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumut, menilai bahwa tudingan yang dialamatkan kepada Bawaslu sebagai lembaga penista agama agaknya tidak tepat dan perlu dikaji ulang kembali pemakaian kata-kata tersebut.

“Bawaslu itu kan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Jadi gak mungkinlah tiba-tiba berubah menjadi lembaga penista agama hanya karena mengeluarkan surat edaran terkait aturan kampanye di bulan puasa,” kata Koordinator Provinsi JPPR Sumut, Darwin Sipahutar dalam siaran pers yang diterima edisiMedan.com, Kamis (26/6/2018).

Menurutnya, surat edaran Bawaslu tersebut masih bersifat normatif, tidak ada satu poin pun yang menistakan agama. Dasar pijakannya adalah PKPU 4/2017 pasal 68 ayat 1 huruf j yang melarang kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan, selanjutnya PKPU 4/2017 pasal 70 ayat 3 terkait iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik, kemudian PKPU 4/2017 pasal 71 ayat 1 parpol atau gabungan parpol dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.

Baca Juga:  Hulman Sitorus Meninggal, JR Saragih Kehilangan Sahabat Terbaik

“Sudahlah, tidak elok rasanya isu ini digoreng terus ke sana ke mari, sebab pilkada sudah di depan mata, jangan sampai kemudian pelaksanaan Pilkada Sumut terganggu karena ulah segelintir oknum yang memanfaatkan situasi ini yang memaksa mayarakat menjadi takut untuk datang ke TPS nanti,” beber Darwin.

Oleh karenanya, JPPR meminta setiap paslon/Parpol atau Gabungan parpol pengusung/Tim Kampanye/relawan baik Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Wakilikota maupun Gubernur/Wakil Gubernur agar mentaati larangan yang disampaikan Bawaslu tersebut.

Sebab menurutnya, larangan itu tidak merugikan paslon mana pun. JPPR juga percaya komisoner Bawaslu Sumut masih memiliki integritas dan mengedepankan independensinya dalam melakukan pengawasan penyelanggaran pilkada maupun mengeluarkan larangan dalam kampanye selama bulan ramadan.

Ini merupakan ikhtiar untuk mengurangi pelanggaran kampanye selama bulan ramadhan, yang terpenting menjadikan Pilkada Sumut aman dan damai, berjalan sesuai dengan prosedur jauh lebih penting,” tutup Darwin Sipahutar. [ded]

REPORTER
Reza Ananda
Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up