Home / BINJAI / SUMUT / Juliadi Galau, Dua Surat Amir Bermasalah Tidak Bisa Di Proses

Juliadi Galau, Dua Surat Amir Bermasalah Tidak Bisa Di Proses


EDISIMEDAN, BINJAI – Bakal Calon Wakil Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinas sebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Karenanya, dokumen mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai yang maju dalam pesta demokrasi mendampingi H Juliadi terancam Tidak Memenuhi Syarat  (TMS)

Terlebih, surat pengunduran diri  dan surat permohonan pengsiun yang diajukan oleh Amir pun tidak sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Binjai, Mahfullah Daulay menjelaskan, pemerintah kota tidak ada menghambat proses pengunduran diri yang diajukan oleh Amir Hamzah.

Hanya, kata dia, pengajuan pengunduran diri yang dilakukan Amir Hamzah tidak sesuai ketentuan . Dia menjelaskan, sejumlah regulasi tentang pengajuan pengunduran diri atau pensiunnya seorang PNS.

Salah satunya, yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen PNS. “Pada Pasal 239 di sini disebutkan bahwasanya PNS dapat melakukan pemberhentian dari status PNS dengan beberapa kategori,” kata Sekda didampingi sejumlah pejabat esselon II kepada wartawan di Ruang Rapat III, Balai Kota Binjai, Jum’at (18/9).

Pertama, ujar Sekda, Amir Hamzah dapat mengajukan pensiun karena memang memasuki usia pensiun. Kedua, pemberhentian dapat diajukan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.

“Pemberhentian juga dapat dilaksanakan apabila tidak cakap jasmani dan rohani. Pemberhentian dapat dilaksanakan apabila meninggal dunia, tewas atau hilang. Kategori berikutnya pemberhentian karena pelanggaran disiplin,” kata Sekda.

Baca Juga:  BREAKING NEWS| Polisi Tembak Polisi di Sergai, 2 Tewas

Dalam Pasal 254 ayat 1, sambung Sekda, PNS wajib mengundurkan diri ketika sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Namun saat ini, KPU Binjai belum menetapkan Bapaslon sebagai Paslon.

Sekda menambahkan, pengajuan pengunduran diri yang dilakukan seorang ASN tidak dapat ditarik kembali. Apabila sudah ditetapkan sebagai calon, PNS dimaksud dapat diberhentikan dengan hormat.
“Saat ini masih (proses) mendaftar, belum ditetapkan.

Artinya, pengajuan pengunduran diri PNS karena mengikuti pemilihan kepala daerah itu dapat diajukan setelah ditetapkan, bukan (saat) mendaftar. Ini regulasinya,” kata orang nomor satu di lingkungan PNS ini.

“Kemudian diperkuat lagi sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 384/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan serta pengundian nomor urut pasangan calondalam dokumen KPU tersebut,” sambung mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai ini.

Singkat cerita, Pemko Binjai akan proses surat pengajuan pengunduran diri Amir ketika KPU sudah menetapkan bapaslon menjadi paslon. KPU Binjai juga masih membolehkan Amir melampirkan surat pengunduran diri yang sedang diproses paling lama 5 hari setelah ditetapkan sebagai paslon.

“Begitu ditetapkan KPU sebagai calon, silahkan PNS yang ikut Pilkada mengajukan prosesnya kepada instansi yang bernaung tugasnya untuk disampaikan kepada pejabat kepegawaian,” kata Sekda.

Atas regulasi tersebut, lanjut dia, Amir telah mengajukan berkas pensiun dini melalui pengantar Kaban Kesbangpol yang diajukan kepada BKD pada 12 Agustus 2020.

Baca Juga:  Perusakan Situs Bersejarah Harus Dihentikan

Namun, menurut Sekda, pengajuan berkas pensiun dini atau pengunduran diri tak jelas masuk kategori yang mana.

“Enggak ada keterangannya, sehingga kami enggak bisa proses. Jadi kami kembalikan untuk dilengkapi sesuai ketentuan,” ujar dia.

“Kalau yang bersangkutan mengajukan diri untuk pengunduran diri karena mengikuti Pilkada, ya tunggu ditetapkan. Kalau kami proses ini, kami yang salah. Jadi di sini tidak ada diskriminasi,” beber dia.

Pun demikian, Amir ada mengajukan surat pribadi untuk pensiun dini pada 12 Agustus 2029. Namun tetap saja, Pemko Binjai tidak dapat memprosesnya karena tahapan Pilkada saat ini belum ada penetapan sebagai paslon.
“Tidak ada diskriminasi. Untuk maju Pilkada itu hak PNS. Dua surat yang diajukan tidak sesuai prosedur. Pemko tidak pernah melakukan diskriminasi atau menghalangi. Tapi, pengajuan yang disampaikan yang bersangkutan adalah surat pensiun tidak jelas dengan alasan apa. 58 tahun batas usia pensiun baru bisa mengajukan pensiun. Namun, belum masuk kategori.

Begitu juga kategori yang lain, tidak masuk” ujar dia.

“Saudara Amir ini juga pernah dijatuhi hukuman disiplin dikarenakan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Karena melaksanakan pencalonan atau mengikuti tahapan-tahapan tanpa mengantongi izin pimpinan secara tertulis,” urai dia.

 

Sekdako Binjai menyebutkan konfrensi pers dilakukan guna yang bersangkutan menyadari, jangan dipaksakan ikuti saja prosedur  ,”ujarnya.

Baca Juga:  166 Calhaj asal Tebingtinggi Terima Bantuan Rp 1 Juta

 

Hal ini sudah kita sampaikan kepada yang bersangkutan dan belum bisa dipenuhinya ,”pungkas Sekda Binjai.

 

Anggota Sekda Diteror

 

Pengajuan pengunduran diri yang tidak sesuai berdampak kepada aksi teror. “Sampai diteror anggota saya. Harusnya saudara Amir Hamzah mengetahui (proses pengunduran diri) dalam hal ini,” kata dia.
“Terkait itu (aksi teror), kami belum mau melaksanakan upaya hukum. Kami anggap ada intervensi sebagai upaya saja. Kami tidak ada melakukan upaya hukum (terkait aksi teror),” beber dia.

Menanggapi dokumen balon wali kota dan wakil wali kota yang sudah mendaftar, KPU Binjai berpendapat, dapat saja gugur jika dokumen TMS. Koordinator Divisi Hukum KPU Binjai, Arifin Saleh menyatakan, apabila permohonan Amir Hamzah mengundurkan diri sebagai ASN ditolak, maka dokumen pendaftaran sebagai balon wakil walikota dinyatakan TMS.

“Pada prinsipnya, apabila dokumen tidak lengkap, maka akan kita TMS-kan,” kata Arifin dan membenarkan jika permohonan pengunduruan diri Amir ditolak, status dokumen TMS.

Disinggung Amir Hamzah dapat gugur, Arifin tidak menepis. Namun dengan catatan, dokumen pendaftaran sampai batas waktu yang ditetapkan berstatus TMS.

“Kalau berkas balon wakilnya TMS, maka berlaku sama dengan balon wali. Karana wali dan wakil itu satu paket,” pungkasnya dan tidak menepis kalau Juliadi dapat gugur jika dokumen Amir Hamzah TMS. (op)

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up