Home / LANGKATSUMUT / Kajari Binjai Di Minta Hentikan Penuntutan Kasus Korupsi Alat Peraga SD

Kajari Binjai Di Minta Hentikan Penuntutan Kasus Korupsi Alat Peraga SD


Kajari Binjai diminta hentikan penuntutan kasus korupsi alat peraga SD Binjai

Binjai- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Binjai Vicktor Antonius Saragih,SH diminta untuk menghentikan penuntutan kasus dugaan korupsi alat peraga SD Binjai hal ini disampaikan oleh F.Pardede ,Minggu,(21/7)

“Jika tidak cukup bukti kajari Binjai harus menghentikan penuntutan kasus alat peraga SD Binjai.Katanya menunggu hasil audit putusan pengadilan atas nama inisial BB. Mengapa harus menunggu hasil audit putusan pengadilan ,’kata F.Pardede

Menurutnya, jaksa harus profesional jangan menggantung hidup orang.

“Artinya kalo memang tidak ada bukti atau kerugian negara jaksa bisa menghentikan penuntutan atau SP3, jadi jangan di sandera para tersangka karena secara hukum jaksa bisa hentikan penuntutan ,”terangnya

Seperti kita ketahui dalam kasus alat peraga SD Binjai ini oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemko Binjai inisial BB dan rekanan inisial DA,(36)warga Medan sudah selesai disidang dan keduanya dituntut hukuman penjara masing-masing 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan  pada Senin,(15/4) lalu.

Keduanya dituntut terkait perkara pengadaan alat peraga Sekolah Dinas di Pendidikan (Disdik) Kota Binjai. Praktik tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp499.143.300. DA dan BB merupakan dua dari 11 pelaku yang lebih dulu disidangkan oleh Tim JPU dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Victor Antonius.

Dua dari 11 terdakwa korupsi pengadaan alat peraga sekolah di Binjai itu dijerat karena dinilai menyelewengkan dana alokasi khusus (DAK) Pemko Binjai.

“Terdakwa DA selaku Direktur PT Aida Cahaya Lestari yang memenangi tender pengadaan sekolah kontrak tidak melaksanakan kontrak. Dia menyerahkan hasil pekerjaan dalam keadaan lengkap. Hal ini adalah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan,” ujar JPU.

Sementara terhadap BB (dakwaan terpisah) JPU menyatakan perbuatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersalah. Bagus tidak melakukan pengendalian kontrak. BB juga justru menerima penyerahan hasil pekerjaan oleh perusahaan DA (PT Aida Cahaya). Padahal, kontrak tersebut tidak lengkap dikerjakan sesuai kesepakatan.

Masih kata JPU, kedua terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan penggelembungan harga atau mark-up hingga pengadaannya fiktif dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Pemko Binjai.

“Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Popinsi Sumatera Utara Nomor: SR-45/PW02/5.2/2018 tanggal 22 Oktober 2018, negara mengalami kerugian sebesar Rp499.143.300,” cetus JPU.

Diketahui, selain BB dan DA, Kejari Binjai turut menetapkan sembilan tersangka lainnya. Sembila orang itu belum disidangkan dari kasus yang sama di Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Bahkan salah satu dari sembilan tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejari Binjai, adalah IG selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Dia sempat menjabat Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan merangkap jabatan Sekretaris Disdik (op)

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up