Home / SUMUT / Kejati Sumut Garap Kasus Dugaan Korupsi Proyek Peningkatan Jalan di Nias Barat

Kejati Sumut Garap Kasus Dugaan Korupsi Proyek Peningkatan Jalan di Nias Barat


Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi pada proyek peningkatan jalan di Ibu Kota Nias Barat T.A. 2017, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejumlah pihak diantaranya Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Eliyunus Waruwu dijadwalkan akan diperiksa penyidik.

“Benar, kita ada menerima laporan atas kasus tersebut. Penyidik Pidsus juga sudah menunjuk tim yang diketuai RO Panggabean untuk melakukan penyelidikan dan pemanggilan pihak terkait dalam kasus tersebut,” ucap Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Jumat (9/3/2018).

Namun Sumanggar belum bersedia membeberkan penanganan perkara ini lebih jauh, termasuk siapa saja yang sudah diperiksa terkait kasus ini.

“Masih bentuk tim saja. Kalau soal siapa yang diperiksa kita tidak bisa beritahu media. Karena itu ranah penyidik,”tegasnya singkat.

Akan tetapi Sumanggar menegaskan tidak menutupi kemungkinan pemeriksaan Kadis PU sudah diperiksa penyidik.

“Tidak ada kita tutupi. Semua kita beritahu jika sudah kita periksa,”pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Ibu Kota Nias Barat ini sendiri dilaporkan oleh LSM Pegiat Anti Korupsi di Nias, Siswanto Laoli.

Dalam laporannya, Siswanti menyebutkan proyek itu diduga merugikan negara dan mempengaruhi keterlambatan Pembangunan infrastruktur di daerah Nias Barat.

Dimana dalam pekerjaan jalan masih terlihat belum sempurna dan belum terlaksana dengan baik, hasilnya tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang ada.

Dia menyebutkan kuat dugaan dalam pekerjaan baru mencapai progres 40% bobot pekerjaan pada tanggal 13 Desember tahun 2017. Diketahui sesuai dengan dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D), bahwa progres pekerjaan tersebut kuat dugaan telah dibayarkan 80% pertanggal 13 Desember tahun 2017 sejak akhir kontrak, dan tidak tertutup juga kemungkinan dimana pada tanggal 28 desember masih sempat dicairkan kelebihan sisa uang kontraktor pelaksana. Pihaknya menduga telah terjadi pembayaran 100% pada akhir Desember.

Nyatanya saat dilapangan, pekerjaan jalan hotmix masih belum selesai dikerjakan hingga bulan februari tahun 2018, ini terang-terangan menyalahi pada aturan pengelolaan dana DAK.

Atas temuan itu, pihaknya telah melaporkan secara resmi di kejaksaan tinggi sumatera utara dengan nomor surat 20/DPD/Garuda-RI/KEPNI/II/2018, yang diterima langsung oleh pegawai jaksa atas nama G. Marpaung di ruangan Pidsus. [ska]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up