Home / SUMUT / Keterlibatan Pelaku Usaha dan Korporasi Pada Kasus Korupsi Di Sumut Masih Tinggi

Keterlibatan Pelaku Usaha dan Korporasi Pada Kasus Korupsi Di Sumut Masih Tinggi


EDISIMEDAN.COM,MEDAN: Tingginya angka korupsi Sumatera Utara selama delapan tahun terakhir menunjukan peran pengusaha dan korporasi sebagai non state actor penting untuk diregulasi oleh pemerintah. Menurut Koordinator Eksekutif Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (Sahdar), Ibrahim, mengatakan pada Konprensi pers yang digelar di Sekretariat SAHDAR pada Kamis, (17/1/2019) bahwa selama rentang 2011 sampai 2018, tercatat ada 116 kasus korupsi disidangkan dari berbagai daerah di Sumatera Utara melibatkan pelaku usaha dan koporasi besar dari tingkat nasional.

Sejumlah kasus yang muncul telah menunjukan fenomena peningkatan keterlibatan pelaku usaha dan korporasi pada kasus korupsi setiap tahunnya. Sementara total kasus yang disidangkan secara rata- rata oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

“Situasi ini menunjukan semakin banyak program-program belanja pemerintah yang menjadi sasaran korupsi korporasi.
Tercatat dari intensitas kasus yang disidangkan setidakanya ada 147 pengusaha dan korporasiyang berhasil kami identifikasi ikut terlibat dalam kasus korupsi di Sumatera Utara,” ucapnya.

Baca Juga:  Gubsu Serahkan SK Pemberhentian Bupati Karo

Disebutkannya koorporasi itu diantaranya terdiri dari, 70 (tujuh puluh) CV (Comanditer Venootschap), 57 (lima puluh tujuh) PT (Perseroan Terbatas)., 2 (dua) UD (Usaha Dagang), 3 (tiga) PD (Perusahaan Daerah), dan 15 (lima belas) rekanan atau pengusaha yang tidak dapat kami identifikasi bentuknya.
Berdasarkan data yang dikumpulkan Comannditer Venotschap menjadi korporasi yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi, dengan persentase sebesar 48%, di posisi kedua ada Perseroan Terbatas dengan persentase sebesar 38%.

“Kedua jenis korporasi ini merupakan korporasi yang paling mendominasi keseluruhan kasus korupsi yang ada sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 161.548.328.858, dan nilai suap, mencapai angka Rp. 57.580.198.772 dan 218.000 SGD,” papar Ibrahim lagi.

Sementara itu diterangkan, Keterlibatan korporasi dalam kasus korupsi dalam rentang waktu delapan tahun terakhir ditemukan paling banyak pada sektor kerja pembangunan infrastruktur sebesar 51% dengan total 62 kasus. Diikuti di posisi kedua di sektor kesehatan dengan persentase sebesar 18% total 19 kasus, di posisi ketiga ada sektor pangan dengan persentase 10 % total 11 kasus. Di posisi keempat ada sektor pendidikan dengan persentase sebesar 7% total 8 kasus. Besarnya korupsi di sektor ini berkaitan dengan prioritas pembangunan yang memberikan alokasi anggaran yang besar pada bidang infrastruktur, kesehatan, pangan dan pendidikan. Sementara sektor lain adalah, perhubungan 2%, perikanan 1 % , lingkungan 1%dan lain lain sebanyak 6%. Sedangkan modus yang dilakukan oleh korporasi untuk korupsi adalah projek fiktif 66 kasus, mark up 37 kasus, mark down 1 kasus, penyuapan,

Baca Juga:  Duh, Hanya Karena Hal Ini, Syarif Tikam Pamannya Hingga Tewas

“Menjadi catatan bagi kita semua adalah tantangan terhadap strategi pencegahan korupsi ke depan yakni perbaikan internal dan pemidanaan bagi non state actor yang seringterlibat dalam korupsi. Apalagi pada saat ini korporasi sudah dapat dimintai pertanggung jawaban, sehingga kami berharap APH di daerah dapat melakukan hak yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi pada kasus perusahaan Duta Graha Indonesia yang saat ini sudah menjadi PT Nusantara Konstruksi Enjinering. Sehingga dengan demikian perbaikan sistem harus juga diikuti dengan pemidanaan bagi korporasi yang menjadi penyebab korupsi,”tandas Ibrahim.(Mahbubah Lubis)

 

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up