Home / BINJAI / SUMUT / Ketua DPRD Tinjau Proyek Makalona Binjai Yang Bersengketa Lahan Dengan PT BDIL

Ketua DPRD Tinjau Proyek Makalona Binjai Yang Bersengketa Lahan Dengan PT BDIL


Ketua DPRD Binjai H.Noor Sri Alam Syah Putra,ST tinjau proyek Makalona Binjai. Proyek senilai 40 miliyar ini bersengketa lahan dengan PT BDIL.

EDISIMEDAN.COM,Binjai – Proyek Jalan Makolona senilai Rp 40 miliyar  terancam tidak selesai tepat waktu dan diduga bermasalah di lahan yang akan di bangun. Lahan yang kan dibangun masih menjadi sengketa antara masyarakat dengan kelompok tani yang tergabung dengan PT Binjai Durahman Indah Lestari.

Hal tersebut diatas terungkap saat ketua DPRD BInjai H.Noor Sri Alam Syah Putra,ST melakukan peninjauan ke protek tersebut. Kedatangan Ketua DPRD Binjai kelokasi proyek di terima oleh Kasat Pol PP Binjai Oto Harianto, Kadis Tarukim Irwansyah, Kabid Pengairan PU Binjai Achmad Heriansyah (Boy), Senin,(27/4) siang.

Ketua DPRD Binjai H.Noor Sri Alam Syah Putra,ST dalam kunjungan kerja tersebut meminta pihak pelaksana pekerjaan yakni pihak PU Binjai untuk segera dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan proyek tersebut tepat waktu.

Baca Juga:  Sejumlah PTS di Labuhanbatu Diduga tak Terdaftar di Kopertis

Salah satu kelompok yang bersengketa lahan yakni  Roy dari PT BDIL kepada EDISIMEDAN.COM dilokasi mengatakan bahwa pihaknya telah sudah memliki putusan yang punya kekuatan hukum tetap dari Makamah Agung dan sudah Inkrah.

” Sudah PK (Peninjauan Kembali), dari PN Binjai 2013 permohonan sudah dikabulkan, 2015 PN Binjai dengan hasil menguatkan hasil keputusan PN Binjai. Dan 2017 keluarlah putusan MA Kasasi ,”terang Roy

Lebih jauh Roy menjelaskan bahwa dalam perkara gugatan perdata di PN Binjai pihak PT Binjai Durahman Indah Lestari selaku pihak penggugat. Melawan pihak PTPN 2 selaku tergugat.

“Pihak tergugat 1 Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri, cq Gubsu dan cq Walikota Binjai . Dan tergugat 2 adalah pihak BPN Kanwil Sumut cq BPN Binjai. Pihak tergugat melakukan intervensi terhadap kelompok Kemis dan kawan-kawan ,”terang Roy.

Baca Juga:  Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba,SH : Terkait Mutasi 169 ASN,saling menghargailah !

PEMKO DITUDING RAMPAS LAHAN.

Sementara itu Ketua Kelompok Tani Parlin kepada EDISIMEDAN.COM, mengatakan negara kita negara hukum, kita lihat hukum tertinggi bahwasanya PT BDIL yang lebih berhak , namun kalo Pemko Binjai berupaya merampok dan merampas tanah tersebut mungkin dalam proses ini ada celah ,”kata Parlin.

“Kami tetap tidak berikan kecuali ada kesepakatan yang baik, untuk perluasan kota dan memajukan kota Binjai kami siap ,”tegas Parlin.

Di tempat yang sama salah satu Kepala Seksi dari Dinas Tarukim Binjai menyebutkan bahwa saat ini memang mereka ketahui ada kelompok yang bersengketa di lahan tersebut. “Namun kami akan lakukan pembayaran ganti rugi lahan ke PN Binjai ,”jelasnya.

Kepala Sat Pol PP Binjai Oto Harianto kepada Ketua DPRD Binjai menyebutkan lahan Ex HGU yang punya wewenang adalah Gubsu. ” Soal lahan ex HGU adalah wewenang Gubsu ,”jelasnya.(OP)

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up