Korupsi Pengadaan Komputer Disdik Dairi, Giliran PPK dan Rekanan yang Ditahan

158

EDISIMEDAN.com, MEDAN-  ‎Wilfred Sianturi, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan proyek pengadaan komputer sejumlah sekolah di Kabupaten Dairi dan Cut Dian Meutia, Direktur CV Hati Mulia, selaku rekanan dalam kegiatan itu akhirnya ditahan penyidik Pidana Khusus kejati Sumut usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Penahanan keduanya demi kepentingan penyidikan. Untuk tersangka Wilfred ditahan di Rutan Tanjung Gusta sedangkan tersangka Cut Dian, kita titipkan ke Lapas Wanita,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Rabu, (5/4/2017) sore.

Sumanggar mengatakan kedua tersangka ditahan usai diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik Pidsus Kejati Sumut. Kedua tersangka kata Sumanggar diperiksa sebagai tersangka dalam kegiatan yang diduga merugikan negara sebesar Rp850 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 dengan pagu senilai Rp 2 miliar tersebut.

“Sebelumnya mereka menjalankan tes kesehatan dulu. Sementara tersangka Cut Dian sebelumnya meminta agar menunggu sang suami,” kata Sumanggar.

BACA SEBELUMNYA

Korupsi Pengadaan Komputer Disdik Dairi, PPK dan Rekanan Diperiksa Kejati Sumut

Dalam kasus ini, kata Sumanggar, Kejati Sumut telah menetapkan tujuh orang tersangka.  Ketujuhnya, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Dairi, Pasder Brutu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Melanton Purba selaku Direktur CV Langit Biru, Holman Siringoringo selaku Direktur CV Ruthani Mandiri, Arifin Lumban Gaol selaku Wakil Direktur CV Keke Lestari, dan rekanan lainnya Dian Kristina.

Serta ‎Wilfred Sianturi,selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Cut Dian Meutia, Direktur CV Hati Mulia.

“Sehingga dengan ditahannya kedua tersangka itu, hanya tinggal tersangka Dian yang belum ditahan. Penetapan tersangka sudah melalui gelar perkara. Para tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek ini menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 dengan pagu senilai Rp 2 miliar. Tim ahli dari Politeknik Negeri Medan telah dilibatkan dalam pemeriksaan kasus ini. Ditemukan 4 item kegiatan yang tidak sesuai dengan sfesifikasi dalam kontrak. Kemudian dilakukan audit kerugian negara oleh akuntan publik dan didapatkan jumlah kerugian negara sekitar Rp 800 juta. [ska]

Apa Tanggapan Anda?