KPPU Sosialisasikan Undang-undang Kemitraan Ke Pelaku Usaha Perkebunan Sawit

28

EDISIMEDAN.com,MEDAN: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan sosialisasi Undang-Undang Kemitraan kepada pelaku usaha di sektor perkebunan sawit. Halnini dilakikan karena pelaku usaha besar mempunyai potensi dalam melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran kemitraan dengan pelaku usaha besar.

“ kita sosialisasikan Undang – Undang kemitraan ini, kita harapkan adanya pencegahan prilaku,” ucap Komisioner KPPU RI Guntur Syahputra Saragih usai Sosialisasi Pengawasan Kemitraan Sektor Perkebunan Sawit yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (13/9/2018).

Guntur juga mengatakan meski kabar pelanggaran perjanjian kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit sering terdengar, namun hingga kini tidak ada kasus yang ditangani. Dan, lanjutnya, pengusahaan besar punya potensi melakukan kegiatan pelanggaran ini. “Karenanya kita terus mengawasi agar usaha kecil tidak terkuasai dan terkendalikan oleh usaha besar,” ungkap dia.

Dalam investigasi memastikan penyelewengan dalam kemitraan, jelas Guntur, langkah awal yang akan dilakukan KPPU adalah dengan mencari draf perjanjian antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. “Disitu kita lihat apakah ada penyelewengan,” ungkapnya.

Selain itu, KPPU juga akan mendorong agar dalam setiap kemitraan yang dilakukan pelaku usaha kecil dan besar, harus ada perjanjian kemitraan.”Kita juga meyakinkan bahwa KPPU pun kini tidak akan segan – segan mendorong agar pelanggaran kemitraan masuk ke ranah hukum,” bebernya.

Sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2013 tentang Kemitraan, jika pelanggar telah diberikan peringatan dan jika tidak diindahkan perusahaan akan ditutup. “Jadi perjanjian kemitraan ini akan melindungi usaha kecil, dengan perjanjian juga kita bisa melihat pelanggaran,” tukas dia.

Praktisi Hukum Rahmat Sorialam Harahap menjelaskan untuk sektor perkebunan kelapa sawit, cukup besar potensi pelanggaran, diantaranya cedera perjanjian pelaku usaha besar dan kecil antara pengadaan produksi dan harga. Ini terjadi lantaran mayoritas pengusaha kecil pengetahuan hukumnya rendah.”Karenanya harus ada advokasi, sehingga ada bargaining atau posisi tawar dari pelaku usaha kecil dengan pengusaha besar, bahwa pengusaha besar dan kecil semitra dan sejajar dan diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2014,” jelasnya.

Kepada pelaku usaha kecil ini, dinyatakan harus didampingi oleh pemerintah karena posisinya lemah. Sehingga saat ada pelanggaran kemitraan ada solusi hukumnya. “Kita harap jangan sampai ada pidana. Saya sarankan pemerintah membentuk unit hukum dan kemitraan untuk usaha ini. Ini yang belum ada,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Provsu Indra Gunawan mengatakan sangat mengapresiasi dan pertemuan sosialisasi ini akan ditindaklanjuti untuk mengawasi pembinaan di Kabupaten. Sehingga posisi kemitraan inti plasma dan kemitraan semakin kuat.
“Selama ini, sifatnya sebagai pembinaan (pendampingan). Dan selama ini yang memediasi pemerintah (jika ada pelanggaran). Dan hasil sosialisasi ini akan sama- sama kita laksanakan,” kata dia.

Kepala KPPU KPD Medan, Ramli Simanjuntak menuturkan, kegiatan sosialisasi ini diikuti pelaku usaha dari beberapa perkebunan, dan perwakilan dinas perkebunan Kabupaten/Kota.”Harapan kita, ke depan koperasi dan kelompok usaha yang bermitra bisa mengikuti sosialisasi,” tukasnya. (Mahbubah Lubis)

 

Apa Tanggapan Anda?