Home / NEWS / LAPK: Kenaikan Tarif Tirtanadi Melanggar Hukum

LAPK: Kenaikan Tarif Tirtanadi Melanggar Hukum


PDAM Tirtanadi

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Sudah 5 Bulan PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air secara melanggar hukum, tetapi langkah Gubsu untuk membatalkan SK Kenaikan Tarif Air belum juga dilakukan. Padahal Komisi C DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut sudah memaksa Gubsu untuk membatalkan atau menunda kenaikan tarif.

Menurut Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S Siregar, kebijakan Gubsu dan PDAM Tirtanadi itu telah melanggar prosedur penyesuaian tarif menurut undang-undang pelayanan publik dan Perda No. 10 Tahun 2009.

Selain melanggar, kata Padian, Gubsu juga menunjukkan arogansinya dengan melecehkan Ombudsman Sumut karena menganggap proses investigasi yang dilakukan dan memberi rekomendasi agar SK Gubsu No. 188.44/732/KPTS/2016 dibatalkan.

Setali tiga uang, Gubsu juga menganggap angin lalu atas rekomendasi Komisi C DPRD Sumut untuk dilakukan penundaan kenaikan tarif air.

Baca Juga:  LAPK Pertanyakan Alasan PLN Padamkan Listrik Jelang Ramadan

“Tentu yang menjadi pertanyaan dalam benak Pelanggan PDAM Tirtanadi, mengapa Gubsu tidak mau bergeming untuk berjiwa besar membatalkan kenaikan tarif air. Semua lembaga konsultasi merekomendasikan untuk membatalkan kenaikan tarif yaitu Ombudsman, Kemendagri dan Komisi C DPRD Sumut. Apakah ada aroma korupsi, kongkalikong atau ada kaitannya dengan Pilgubsu 2018 di dalam kebijakan kenaikan tarif?” ujar Padian.

Di sisi lain, beber Padian, Gubsu sedang melecehkan PTUN Medan yang menyidangkan Gugatan TUN pembatalan tarif air yang dilakukan LAPK dan anggota Komisi C DPRD Sumut, Muchrid Nasution.

“Sejak Gugatan didaftarkan Juli lalu, sudah 7 kali persidangan Gubsu mangkir tidak datang. Gubsu dinilai tidak taat hukum dan berusaha memperlambat proses selesainya gugatan ini,” jelasnya.

Sebab itu, menurut Padian, cukup beralasan penggugat atau pelanggan PDAM Tirtanadi bermohon kepada hakim PTUN Medan memberikan putusan sela untuk menunda kenaikan tarif air selama persidangan gugatan belum diputuskan.

Baca Juga:  DPR Loloskan Farid Wajdi Sebagai Anggota KY

“Maka, ketika hakim PTUN memerintahkan kenaikan tarif ditunda, tidak ada alasan Gubsu tidak menjalankan putusan itu. Sehingga ketika Gubsu tidak menjalankan perintah PTUN Medan untuk menunda pelaksanaan kenaikan tarif air, DPRD harus melakukan angket atau interpelasi,” jelas Padian lagi.

Padian lantas mengusulkan agar anggota DPRD Sumut menggunakan hak angket atau hak interpelasi terhadap Gubsu yang telah berulangkali melakukan pelanggaran hukum. Mulai dari pelanggaran undang-undang pelayanan publik, Perda No. 10 Tahun 2019, Permendagri No. 17 Tahun 2016, serta tidak menjalankan rekomendasi DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut.

“Anggota DPRD Sumut harus tetap mandiri, jangan takut pada pimpinan DPRD yang dilaporkan ke BKD DPRD Sumut karena menjadi humas PDAM Tirtanadi,” tukas Padian. [ril]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up