Mantan Kepala Badan Perpustakaan Sumut Dituntut 18 Bulan Penjara

66

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Mantan Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara, Hasangapan Tambunan dituntut 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp50 juta subsider 2 bulan.

Hasangapan dinilai bersalah dalam kasus korupsi kegiatan pengadaan buku di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2014 dengan kerugian negara senilai Rp1,1 miliar.

Dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra I Pengadilan Negeri (PN) Medan itu, JPU T Adlina juga menuntut 6 terdakwa lainnya dalam kasus yang sama.

Ke enamnya yakni, Syahril selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa, Gunar Seniman Nainggolan selaku Sekretaris Panitia, Rachmadsyah selaku anggota, Muhammad Chumaidi selaku Direktur CV Multi Sarana Abadi.

Kemudian, Heri Nopianto selaku Direktur CV Indoprima dituntut hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara denda Rp50 juta subsider 3 bulan. Heri juga dikenakan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp143.961.933 dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan maka diganti 6 bulan kurungan penjara.

Josua Butar-butar selaku Wakil Direktur CV Alpha Omega dituntut 2 tahun penjara denda Rp50 subsider 3 bulan. Selain itu JPU juga membebankan kepadanya untuk membayar UP sebesar Rp476.826.639 serta apabila tidak dibayar akan diganti dengan 6 bulan kurungan penjara.

“Para terdakwa terbukti sebagaimana pada dakwaan subsider dengan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” ucapnya Adlina di hadapan majelis hakim yang diketuai Feri Sormin, Senin (26/3/2018) sore.

Usai mendengarkan nota tuntutan, kemudian majelis hakim menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa (pledoi).

Dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa Hasangapan bersama keenam terdakwa lainnya melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga merugikan negara.

Kasus ini terungkap berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut Nomor: SR-42/PW02/5/1/2017 tanggal 14 Agustus 2017 lalu. [ska]

Apa Tanggapan Anda?