Parpol Bisa Ganti Cagub/Cawagub Jika Tidak Lolos Tes Kesehatan

0
116
TES KESEHATAN. Tiga pasang bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kamis (11/1/2018), menjalani tes kesehatan di RS Adam Malik Medan untuk memenuhi syarat mengikuti Pilgubsu yang ditetapkan KPU di Pilgub Sumut 2018. [edisimedan.com/istimewa]

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Tiga pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi syarat calon dan pencalonan pada Pilkada Sumatera Utara 2018. Salah satu syarat tersebut, setiap calon harus lulus tes kesehatan yang meliputi tes kesehatan umum, tes psikologi dan tes urin.

Jika salah satu dari tiga tes kesehatan tersebut dinyatakan gagal oleh tim dokter, maka KPU Sumut akan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada calon yang tidak lulus dan harus diganti oleh calon lainnya berdasarkan rekomendasi dokter.

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Sumut Yulhasni, Kamis (11/1/2018) saat diminta tanggapannya terkait tahapan tes kesehatan yang dilakukan tiga bacagub dan wagub Sumut di RS Adam Malik Medan.

Menurut Yulhani, tes kesehatan dilaksanakan pada 11 sampai 15 Januari 2018. Kemudian pada 16 Januari 2018 dokter akan menyampaikan hasilnya pada KPU Sumut. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri dari 3 Dokter BNN, 3 psikolog dan 34 dokter.

“Hasil dari tim dokter final dan tidak bisa uji pembanding. Apabila paslon dinyatakan gagal pada satu saja tes kesehatan, misalnya tes psikologi. Kami akan nyatakan TMS. Ini berlaku bagi paslon dari partai mupun perseorangan,” paparnya.

Berikutnya, syarat pencalonan lainnya yang sangat penting dan wajib ada, kata Yulhanis, adalah B1 KWK khusus partai politik, dikeluarkan melalui keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang ditandatangani langsung Ketua Umum atau Sekjen DPP partai.

“B1 KWK ditandatangani cap basah. Isinya menerangkan bahwa parpol mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,” kata Yulhasni.

Kemudian berikutnya, B2 KWK adalah lembar pernyataan partai gabungan bahwa sudah mengusung pasangan calon yang ditandatangani Ketua Umum atau Sekjen.

Syarat lainnya, B3 KWK berisi pernyataan antara partai politik atau gabungan dengan pasangan calon untuk mengikuti Pilkada.

Paslon juga menyerahkan B4 KWK berisi kesesuaian naskah, visi, misi dan program pasangan calon dengan RPJP Daerah. [ded]

Apa Pendapat Anda?