Patgulipat Gaji Guru, Kejari Binjai Jadwalkan Periksa Pejabat Tinggi

107
DIPERIKSA. Pihak penyidik Pidana khusus Kejari Binjai bekerja keras untuk menuntaskan beberapa kasus dugaan korupsi di Binjai. Tampak pihak penyidik sedang memeriksa 18 oknum di antaranya mantan kepsek dan kepsek yang masih aktif. [istimewa/op]

EDISIMEDAN.com, BINJAI- Pihak Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Binjai, terus bekerja keras dalam kasus dugaan penyelewengan gaji oknum guru inisial DS. Dalam hal ini pihak penyidik khusus Kejari Binjai, telah memanggil dan memeriksa beberapa oknum yang diduga terlibat dan mengetahui hal ini.

Bahkan rencananya hari ini, Rabu (17/10/2018), pihak penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Binjai akan panggil satu pejabat tinggi Pemko Binjai untuk dimintai keterangannya seputaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Hal tersebut disampaikan Kasi Pidsus Kejari Binjai A Ginting kepada EDISIMEDAN.com, Senin (15/10/2018) sore di kantor Kejari Binjai sehubungan dugaan patgulipat gaji oknum guru berinisial DS yang tetap diberikan, sekalipun yang bersangkutan sering bolos selama empat tahun sejak 2010.

Pemanggilan oknum penting di Pemko Binjai ini dalam rangka pihak Pidsus Kejari Binjai kembali akan umumkan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan uang negara oleh oknum guru DS.

Kajari Binjai Antonius Saragih Sidabutar SH ketika dikonfirmasi wartawan via telepon juga membenarkan rencana panggian terhadap oknum penting Pemko Binjai tersebut.

“Silahkan konfirmasi lebih jauh dengan Kasi Pidsus,” jelasnya.

Perkara yang sudah masuk tahap penyidikan itu bermula dari seorang oknum guru inisial DS bolos ngajar di Sekolah Dasar Negeri 027144 sejak 2010 lalu. Meski bolos, gaji yang bersangkutan tetap mengalir bervariasi.

Gaji DS terus mengalir sejak 2010 hingga Februari 2018 ‎dengan gaji kotor sebesar Rp4.367.900. Jika gaji yang bersangkutan dikalikan 86 bulan menjadi sebesar Rp375.639.400.

Perbuatan ini bukan diranah disiplin ASN lagi akar masalahnya. Namun ada upaya untuk bekerjasama mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara.

Sayangnya, hal tersebut tidak mendapatkan sikap tegas dari Disdik Kota Binjai. Bahkan, perkara ini diduga melibatkan Kepala SDN 027144 B‎injai Utara inisial S, Kepala UPT Disdik Binjai Utara inisial ES, Bendahara UPT Disdik Binjai Utara IkH hingga Kabid Dikdas Disdik Binjai.‎

Ada hal yang fatal diduga dilakukan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Medan. Adalah, perusahaan plat merah itu mencairkan dana kematian DS yang diajukan suaminya inisal AS tahun 2014 lalu. Padahal, oknum guru DS belum wafat.

Diduga tanpa melakukan pengecekan akurat, PT Taspen mencairkan dana kematian DS yang penerimaan pertama pada 5 Mei 2014 lalu sebesar Rp59.179.200 dan penerimaan kedua sebesar Rp3.207.300 pada 23 November 2014. Sehingga total dana kematian yang dicairkan PT Taspen itu sebesar Rp62.386.500 mengalir ke rekening Bank Rakyat Indonesia Pajak Tavip atas nama AS

Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp438.025.900.‎ ‎Pencairan dana kematian yang disalurkan PT Taspen berkat adanya surat kematian yang dibuat AS.

Penyidik menduga, AS yang mengurus semua dokumen administrasi kematian fiktif tersebut yang kemudian diajukan kepada PT Taspen. Pemanggilan untuk PT Taspen ini dilakukan dengan maksud penyidik mau tahu apa dasarnya mencairkan dana tersebut. [op]

Apa Tanggapan Anda?