Pemerintah Harus Sosialisasikan PMK 70

261
Silvia Koesman

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terutama wajib pajak (WP) dalam era keterbukaan informasi perbankan di dunia internasional.

Ini penting, sejalan dengan Automatic Exchange of Information atau AEoI yang melibatkan sekitar 140 negara termasuk Indonesia, maka dari sekarang pemerintah harus gencar mensosialisasikan kepada WP sehingga setiap penerapan kebijakan kerjasama perpajakan bisa berjalan lancar.

Bukan hanya itu, masyarakat juga harus berkomitmen menyongsong AEoI terutama untuk menekan potensi terjadinya penyelewengan di sektor penerimaan negara. Itu sebabnya pemerintah melalui instruksi presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menitikberatkan pengarusutamaan AEoI.

Ini dimaksudkan agar negeri ini tidak ketinggalan dari negara-negara lain soal informasi terkini sektor keuangan.

Wakil Sekretaris Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan, Silvia Koesman SE BKP menyebutkan, PMK Nomor 70/2017 untuk rekening keuangan di sektor perbankan yang dimiliki orang pribadi wajib dilaporkan jika nilai agregat saldo sebesar Rp1 miliar.

“Sebelumnya Kementerian Keuangan menetapkan nilai agregat saldo Rp200 juta. Namun, atas berbagai pertimbangannya batasan itu direvisi menjadi Rp1 miliar,” jelas Silvia saat berbincang dengan pers seputar penerapan kebijakan Kementerian Keuangan RI itu.

Konsultan pajak ini menyebutkan, prosedur identifikasi rekening keuangan akan dimulai pada 1 Juli 2017 dan pelaporannya untuk data nasabah domestik diterapkan bulan April 2018. Sedangkan untuk data nasabah asing dimulai pada Agustus mendatang.

Dari sudut pandang Menteri Keuangan Sri Mulyani, kata Silvia, PMK 70 merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat potret perekonomian Indonesia lebih lengkap.

Ini bukan kepentingan mengejar potensi pajak, tetapi juga menjadi basis data bagi pengembangan strategis perpajakan di Tanah Air.

Namun, apapun regulasi perpajakan, menurut Silvia, paling penting edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan WP. Melalui kegiatan itu diharapkan masyarakat tidak bingung apalagi ketika AEoI diberlakukan pada 2018 mendatang.

Sosialisasi misalnya dilakukan KPP, IKPI, perbankan, perusahaan asuransi dan industri keuangan lainnya sehingga persepsi masyarakat sama dan cepat mendapat respons masyarakat.

“Sebab yang kita harapkan ujung-ujungnya adalah kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan dapat terserap bagi segenap lapisan masyarakat, perpajakan Indonesia yang masih rendah otomatis terus meningkat,” kata Silvia.

Menyinggung tentang SPT tahun 2016, dia mengakui DJP mengimbau WP untuk melakukan pembetulan SPT tersebut bagi yang sudah mengikuti tax amnesty atau pengampunan pajak. Bagi WP yang terlambat memasuk SPT pribadi dikenakan denda Rp100 ribu dan WP Badan Rp1 juta.

“Bagi WP yang tidak mengikuti tax amnesty pada waktu itu harus melakukan pembetulan SPT sejak ia memperoleh harta atau menerima penghasilan. Tentu dendanya lebih besar lagi. Ke depan memang kita tidak mungkin lagi mengabaikan pembayaran pajak atau menyembunyikannya menyusul pemberlakukan AEoI,” terang Silvia. [fur]

Apa Tanggapan Anda?