Home / SUMUT / 11 Ruko di Eks Pasar Baru Labuhanbatu Rata dengan Tanah

11 Ruko di Eks Pasar Baru Labuhanbatu Rata dengan Tanah


Sebanyak 11 rumah toko (Ruko) asset milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di kawasan jalan Diponegoro, Rantauprapat dirubuhkan, Rabu (7/2/2018). Pembongkaran ruko di lokasi eks Pasar Baru tersebut sekaitan rencana pembangunan Taman Budaya Ika Bina En Pabolo dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). [edisimedan.com/jul]

EDISIMEDAN.com, RANTAUPRAPAT Sebanyak 11 unit rumah toko (ruko) yang merupakan asset milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di kawasan Jalan Diponegoro, Rantauprapat dirubuhkan, Rabu (7/2/2018).

Pembongkaran ruko di lokasi eks Pasar Baru tersebut sekaitan rencana pembangunan Taman Budaya Ika Bina En Pabolo dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Plt Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih, mengaku tujuan pembongkaran ruko yang dibangun sejak tahun 80an itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan aset Pemerintah setempat.

“Diharapkan nantinya Taman Budaya dan RTH itu menjadi ikonnya Kota Rantauprapat. Serta, upaya menumbuh kembangkan minat masyarakat untuk mengetahui.budaya lokal setempat,” ucap Ahmad Muflih saat berada di lokasi.

Di lokasi pembongkaran ruko, tampak sebuah beko bekerja merobohkan bangunan tersebut. Dikesempatan pembongkaran itu Plt Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih, SH, MM bersama Asisten Adm Pemerintahan, Asisten Adm Umum, Kepala OPD terkait dan Camat Rantau Utara.

Baca Juga:  Samsul Tarigan Terharu, Beri Santunan Untuk Anak Yatim Di Binjai Timur

Sebelumnya Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dalam sebuah kesempatan dihadapan 38 Pimpinan Perusahaan BUMN, Swasta dan 16 pimpinan Perbankan yang ada di Labuhanbatu mengutarakan rencana program pembangunan Taman Budaya Ikabina En Pabolo itu.

Pangonal Harahap menyatakan niatnya merangkul pihak perusahaan maupun perbankan dengan bergotong royong membangun fasilitas yang dibutuhkan tersebut dengan mengeluarkan sebagian anggaran yang sering disebut Coorporate Social Responsibility (CSR). “Tidak perlu uang kontan. Saling bergotong royong dalam membangun fasilitas untuk masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, kalangan Legislatif mempertanyakan proses hukum pembongkaran aset daerah untuk rencana pembangunan Taman Budaya dan RTH tersebut.

Sebab, disinyalir upaya penghapusan aset Pemkab Labuhanbatu ini diduga belum dilaporkan ke pihak DPRD Labuhanbatu.

“Kita mempertanyakan hal itu. Apakah sudah ada laporan penghapusan aset itu ke pihak DPRD,” kata Ketua Komisi C DPRD Labuhanbatu, Syahmat Nor Ritonga ketika dihubungi melalui ponsel pribadinya.

Baca Juga:  Bongkar Rumah Tetangga Pangeran Babak Belur Dihajar Massa

Selama menjabat Ketua Komisi C, kata dia, tidak pernah ada dilakukan proses itu. Sehingga, pihaknya berencana memanggil pihak pengelola aset. Dalam hal ini Sekdakab dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Labuhanbatu.

“Kita akan mintai keterangan pihak pengelola aset. Apa saja aset daerah yang telah dialihfungsikan peruntukannya,” ujar dia.

Pihaknya, aku Syahmat Nor menyambut ide mendirikan Taman Budaya dan RTH. Karena diyakini memiliki multifungsi. Selain itu, pihaknya juga turut serta dalam mengesahkan Perda CSR sebagai dasar penggalangan dan merealisasikan program itu.

“Tapi tertib administrasi aset daerah juga mesti diperhatikan. Untuk menghindari dampak negatif di masa mendatang,” tandasnya. [jul]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up