Home / NEWS / Pengda AKP2I Sumut Minta Pemerintah Perpanjang Tax Amnesty

Pengda AKP2I Sumut Minta Pemerintah Perpanjang Tax Amnesty


Saragi Tua Simarmata
Saragi Tua Simarmata
Saragi Tua Simarmata

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Pemerintah diminta untuk memperpanjang program pengampunan pajak atau tax amnesty menyusul periode pertama akan berakhir pada 30 September padahal antusias masyarakat semakin tinggi untuk mengikuti program tersebut.

“Hanya saja waktu tahap I dinilai sangat kepepet sehingga kalangan wajib pajak mengusulkan kepada pemerintah untuk memperpanjang waktu periode pertama yang bertarif 2 %,” ujar Wakil Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Sumut, Drs Saragi Tua Simarmata SE Ak MM menjawab pers di Medan, Sabtu (24/9/2016).

Dia mengatakan pemerintah layaknya memperpanjang waktu tax amnesty khusus periode pertama hingga bulan Desember 2016 mengingat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Bahkan yang belum ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ingin memilikiNPWP  sebagai sarana untuk membayar pajak.

“Namun untuk periode pertama dengan tarif 2% tinggal 5 hari lagi. Sedangkan wajib pajak (WP) ingin ikut tax amnest untuk mengungkapkan harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan,” kata Saragi.

Baca Juga:  Tuduhan Plt Ketua DPD PD Sumut Terhadap Kader dan Pengurus Terlibat KLB Deliserdang tak Berdasar

Dia  menyebutkan WP  mengeluh karena tidak mempunyai uang tunai, tentu harus menjual aset untuk menebus seluruh harta atau aset. Soalnya tidak mudah  menjual atau melepas aset. Itu sebabnya  pemerintah harus memperpanjang tax amnesty bertarif 2% ini hingga 31 Desember 2016.

Saragi mengatakan masyarakat negeriini jauh lebih bersemangat dan serius mengikuti amnesti pajak yang merupakan peluang emas yang diberikan pemerintah dan belum tentu ke depan mendapat fasilitas ini lagi.

WP katanya  sudah mengikuti semua aturan  perpajakan seperti misalnya Sunset Policy, PMK NO. 91 dan sekarang program pengampunan  pajak melalui UU No. 11 Tahun 2016.

Saya menilai WP dalam negeri bahkan masyarakat akan berpartisipasi aktif  membayar pajak untuk mendukung kebijakan  pemerintah. Apalagi  masyarakat melihat Presiden Joko Widodo  turun langsung untuk mensosialisasi amnesti pajak  ke daerah-daerah.

Baca Juga:  WP Harus Sampaikan SPT Per 31-Maret

“Justru itu pemerintah tidak perlu ragu mengulurkan waktu periode pertama melalui Perpu sebagai pengganti UU atau setingkat Peraturan Menteri Keuangan untuk memperpanjang di tarif 2% ini  demi kepentingan negara dan masyarakat pada umumnya,” ucap Saragih.

BACA JUGA
Setiap Hari 500 WP di Sumut Ikut Program Tax Amnesty

CEO Capital Group Medan Ikut Tax Amnesty

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Sumut, Hesein Thoib di tempat terpisah. Dia meminta pemerintah dalam hal ini untuk menambah waktu program tax amnesty.

Soalnya  untuk memanfaatkan fasilitas  yang diberikan pemerintah  bertarif 2 % ini  tinggal menghitung hari hingga 30 September berakhir. Masyarakat mengharapkan pemerintah dapat memperpanjang batas waktu  periode I itu.

Husein mengatakan kabarnya pemerintah cuma memperpanjang waktu pengurusan administrasi bukan masa amnesti pajak yang satu tahun. “Yang kita harapkan kepada pemerintah memperpanjang batas waktu periode pertama hingga bulan Desember mendatang,” ujar Husein. [fur]

Terkait


Berita Terbaru