Home / KESEHATAN / Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota

Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota


Artikel

Penulis
Yusrizal Batubara
Mahasiswa Magister Manajemen

 

Apa itu Stunting ?
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)1. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1000 HPK2 . Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya3 .

Penyebab Stunting Mengacu pada “The Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition” 4 , “The Underlying Drivers of Malnutrition” 5 , dan “Faktor Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia”6 penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan).

Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor keturunan. Penelitian Dubois, et.al pada tahun 2012 menunjukkan bahwa faktor keturunan hanya sedikit (4-7% pada wanita) mempengaruhi tinggi badan seseorang saat lahir. Sebaliknya, pengaruh faktor lingkungan pada saat lahir ternyata sangat besar (74-87% pada wanita). Hal ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan yang mendukung dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR), dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar), Inisasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat. Selain itu, faktor kesehatan lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi layak serta pengelolaan sampah juga berhubungan erat dengan kejadian infeksi penyakit menular pada anak.

Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun (1000 HPK) merupakan masa-masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Faktor lingkungan yang baik, terutama di awal-awal kehidupan anak, dapat memaksimalkan potensi genetik (keturunan) yang dimiliki anak sehingga anak dapat mencapai tinggi badan optimalnya. Faktor lingkungan yang mendukung ditentukan oleh berbagai aspek atau sektor. Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Untuk mengatasi penyebab stunting, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup: (a) Komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan; (b) Keterlibatan pemerintah dan lintas sektor; dan (c) Kapasitas untuk melaksanakan.

Baca Juga:  Setelah RS Pirngadi, Kini RS Santa Elisabeth Medan Terima Alat Terapi Covid-19

Dampak dari Stunting Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta (15%) kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta Disability-Adjusted Life Years (DALYs) yaitu hilangnya masa hidup sehat setiap tahun.

Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Percepatan penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung.

Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme.  Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan stroke.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI). Mengintegrasikan pelayanan kesehatan, terutama kesehatan ibu, anak dan pengendalian penyakit dengan pendekatan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan lintas sektor. Mandat Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, yang dituangkan dalam strategi nasional (stranas) acuan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Indonesia menjadi 14 % pada tahun 2024 adalah membutuhkan upaya dan kesungguhan lintas sektor, dimana angka stunting Indonesia saat ini berada pada angka 27,67%. Sedangkan angka stunting di Sumatera Utara saat ini berada pada angka 30,11% diatas angka stunting nasional.

Strategi Nasional RAN PASTI menggunakan pendekatan Lima Pilar Pencegahan Stunting, yaitu: 1). Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; 2). Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; 3). Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; 4). Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; 5). Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pengorganisasian merupakan unsur manajemen yang penting untuk memberi arah sehingga intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi bisa berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi, dan reviu kinerja. Dalam memastikan efektivitas pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di daerah, perlu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai dengan pemerintahan di tingkat desa.

Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi percepatan penurunan stunting di wilayah kabupaten/kota. b. Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Aksi Integrasi yang efektif dan efisien. c. Pemerintah Provinsi mengoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan penurunan stunting. d. Pemerintah Provinsi melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada kabupaten/ kota sesuai kapasitas provinsi yang bersangkutan.

Di tingkat kabupaten/kota: a. Pemerintah kabupaten/kota memastikan perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi. b. Pemerintah kabupaten/kota memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi percepatan penurunan stunting dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan. c. Pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data. d. Pemerintah kabupaten/kota menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam penurunan stunting.

Baca Juga:  Cegah Stunting, BKKBN Tingkatkan Kapasitas PRO PN 1000 HPK dan Mitra Kerja

Di tingkat Kecamatan; a. Koordinasi intervensi pencegahan stunting dipimpin oleh Camat selaku koordinator wilayah kecamatan. b. Camat melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanan dan kemajuan intervensi penurunan stunting c. Memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

Di tingkat desa: a. Pemerintah desa melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung percepatan penurunan stunting. b. Pemerintah desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim Pendampung Keluarga ini terdiri dari Petugas Bidang, Kader PKK dan Kader KB. c. Pemerintah desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin. Pengorganisasian intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di tingkat kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan: a. setiap institusi memahami peran dan kontribusinya dalam percepatan penurunan stunting, b. mengetahui sasaran dan lokasi intervensi percepatan penurunan stunting c. mengembangkan cara atau metodologi untuk memastikan bahwa setiap kelompok sasaran menerima intervensi yang dibutuhkan, dan d. membangun mekanisme koordinasi antar institusi yang dapat digunakan untuk memastikan terselenggaranya integrasi program dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

RAN PASTI merupakan pendekatan rencana aksi nasional yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama sama sehingga institusi penanggung jawab Rencana Aksi Nasional melibatkan lintas sektor dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sudah ditunjuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh Rencana Aksi Nasional yang diperlukan untuk memastikan intervensi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa.

Rencana Aksi Nasional ini dilaksanakan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan di provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan: a. Perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting dilakukan dengan berbasis data; b. Intervensi perbaikan gizi dan penurunan stunting yang diprioritaskan oleh daerah dapat dipastikan alokasinya pada dokumen perencanaan dan penganggaran; c. Pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian – penyesuaian pelaksanaan program berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan kualitas intervensi; d. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan dan pengembangan serta peningkatan perbaikan gizi masyarakat; dan e. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Struktur Tim Percepataan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan beberapa bidang yaitu ; 1). Bidang intervensi pelayanan sensitif dan spesifik, 2). Bidang komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 3). Bidang koordinasi dan konvergensi 4). Bidang data, monev dan knowledge management. Sesuai dengan tingkatannya, pada tingkat provinsi ketua pengarah adalah Gubernur, kabupaten/kota ketua pengarah adalah Bupati/Walikota, sedangkan ketua pelaksana tingkat provinsi adalah Wakil Gubernur, begitu pula ketua pelaksana di kabupaten/kota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota. Untuk ketua pelaksana di tingkat kecamatan adalah Camat dan pengarah tingkat kecamatan adalah TPPS kabupaten/kota. Selanjutnya untuk ketua pelaksana di desa adalah Ketua TP PKK Desa dengan pengarah TPPS kab/kota serta Kepala Desa/Lurah.

Baca Juga:  Perlu Team Work Dan Perubahan Etos Kerja Wujudkan Wisata Kesehatan

Guna mendukung keberhasilan dan keberlanjutan percepatan penurunan stunting dibentuk suatu tim yang disebut dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari 1). Bidan 2). Kader PKK dan 3). Kader KB. Adapun tugas dan peran dari TPK ini adalah melakukan pendampingan kepada keluarga di setiap desa/kelurahan berupa ; 1). Mendeteksi dini faktor resiko stunting (spesifik dan sensitif) serta 2). Pendampingan dan surveilans ; a). penyuluhan b). fasilitasi pelayanan rujukan dan c) penerimaan bantuan sosial. Siapa saja yang menjadi sasaran pendampingan keluarga di desa/kelurahan ; 1). Calon pengantin (catin) – bahwa setiap catin mendapatkan bimbingan konseling pra nikah dari KUA, Dinkes, BNN dan BKKBN, 2). Ibu hamil – bahwa setiap ibu hamil mendapatkan perhatian secara penuh oleh TPK, mengingatkan ANC nya, pembekalan dan pembelajaran menyiapkan asupan gizi seimbang bagi ibu dan calon bayinya, 3). Ibu pasca persalinan – bahwa ibu yang baru saja melahirkan mendapat perhatian dan pendampingan TPK, memberikan ASI eksklusif, MAL, MP ASI dan pemakaian kontrasepsi, 4). Anak usia 0 sd 5 tahun (anak usia 0 sd 2 thn prioritas) – bahwa anak bayi usia 0 sd 5 tahun menjadi prioritas karena masih dalam proses pertembuhan masa keemasan (golden age).

Rencana Aksi Nasional Percapatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Dengan komitmen dan kesungguhan semua pihak, diharapkan kasus angka stunting di Indonesia akan turun menjadi 14 % pada tahun 2024. Kepedulian dan keterlibatan masyarakat langsung dalam RAN PASTI ini akan lebih mempercepat keberhasilan menurunkan angka stunting di semua tingkatan, setiap keluarga memperhatikan tetangga nya, baik itu catin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan anak berusia 0 sd 5 tahun, memberikan bantuan dan dukungan moril pembelajaran menyiapkan makanan bergizi. Memanfaatkan sumber daya yang di tempat tinggal, memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam atau beternak produktif untuk keperluan rumah tangga, kecukupan akan protein dan gizi lainnya.

Kasus stunting adalah masalah kita bersama, mari mempersiapkan calon keluarga dengan baik, pengetahuan akan kesehatan reproduksi bagi catin, usia ideal menikah dan melahirkan sangat penting untuk diketahui. Usia ibu mempunyai hubungan erat dengan berat bayi lahir, pada usia ibu yang masih muda, perkembangan organ-organ reproduksi dan fungsi fisiologisnya belum optimal. Selain itu, emosi dan kejiwaannya belum cukup matang, sehingga pada saat kehamilan ibu tersebut belum dapat menghadapi kehamilannya secara sempurna, dan sering terjadi komplikasi-komplikasi. Telah dibuktikan bahwa angka kejadian persalinan kurang bulan akan tinggi pada usia dibawah 20 tahun dan kejadian paling rendah pada usia 26 – 35 tahun, semakin muda usia ibu maka yang dilahirkan akan semakin ringan.

Risiko kehamilan akan terjadi pada ibu yang melahirkan dengan usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, erat kaitannya dengan terjadinya kanker rahim dan berat bayi lahir ringan (BBLR). Usia ibu yang beresiko akan berpotensi untuk melahirkan bayi BBLR, bayi yang BBLR akan berpotensi untuk menjadi stunting (Depkes RI, 2013).
Semoga kita dapat menikmati generasi emas pada tahun 2045 pada saat Indonesia berusia 100 tahun kemerdekaannya.

 

Daftar Pustaka
Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota, Bappenas, 2018
Perbaikan Gizi Depkes RI, 2013

Terkait


Berita Terbaru