Home / SUMUT / Peringatan Hari Tani, 3 Organisasi di Sumut Komit Bantu Selesaikan Kasus Lahan Petani

Peringatan Hari Tani, 3 Organisasi di Sumut Komit Bantu Selesaikan Kasus Lahan Petani


EDISIMEDAN.com, MEDAN: Permasalahan lahan pertanian di Sumatera Utara hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang belum tuntas. Banyak petani khususnya di Sumatera Utara yang kehilangan lahannya dikarenakan banyak faktor. Sehingga peringatan hari tani yang bertepatan hari ini, Senin 24 September menjadi moment untuk 3 organisasi yaitu Perhimpunan Pelayanan Pijerpodi (YAPIDI), Yayasan Ate Keleng (YAK) dan Yayasan BITRA Indonesia bersama-sama dengan masyarakat dampingan melakukan Dialog Agraria tentang HAK PETANI ATAS TANAH.

Manager Advokasi Yayasan BITRA Indonesia, Hawari Hasibuan mengatakan, banyaknya lahan petani yang hilang menjadi salah satu persoalan yang akan di selesaikan oleh pihaknya. Sebab petani adalah masyarakat yang harus terlindungi.

“Berapa lahan yang sudah hilang, yang sudah dimiliki pihak pihak luar? Sehingga kita perlu untuk memperbincangkan hal ini dalam melindungi petani kita di Sumut,” katanya pada dialog agraria dengan tema “hak petani atas tanah” yang diselenggarakan di Medan, Senin (24/9/2018).

Direktur Badan Advokasi Pembelaan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu), Manambus Pasaribu, mengatakan pada peringatan hari tani tahun ini harus menjadi momentum bagi teman teman petani dalam rangka memperjuangkan berbagai persoalan dalam sumber daya alam, dengan solusi yang baik untuk para petani khususnya di Sunatera Utara.

“Dalam pemerintahan Jokowi dengan nawacitanya sudah memberikan bentuk kebijakan. Saya melihat ada 3 masalah disini yaitu pertama terkait masyarakat adat dengan keputusan mahkamah konstitusi no 35 tahun 2012 dalam membuat perda, kedua ada juga mekanisme perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora), ” ujarnya.

Namun konflik masalah pertanahan ini sudah akut. Sehingga pemerintah harus dapat mencoba beberapa hal. Yaitu pemerintah harus dari bawah lagi dalam menyelesaikan lahan lahan petani yang sudah lama tidak terselesaikan. Jadi porsi masalahnya harus dilihat.

“Jadi pemerintah menyelesaikannya harus dari bawah, harus ada kebijakan dengan bertemu dengan masyarakat, agar dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini ada. Maunya masyarakat apa pemerintah harus tau,” ujarnya.

Untuk tahun 2018 pihaknya fokus terhadap perdampingan masyarakat adat. Dimana 2018 sudah keluar satu Perda terkait perlindungan masyarakat adat dan atas dorongan Bakumsu yaitu di wilayah Toba Samosir walau Perda itu yang berada diwilayah payung.

Kepala Seksi Tenur dan Hutan Adat Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sumatera, Bresman Marpaung mengatakan untuk Sumut ada 20 ribu hektar lebih lahan yang sudah verifikasi teknis dan terbit ijin menurut Dirjen, begitu juga ada 11 ribu hektar lebih lahan hutan yang aktif, dimana lahan itu ada di kabupaten Langkat, Asahan, Batubata dan wilayah Tapanuli Selatan.

“Saat ini kehutanan sosial masih terbuka untuk masyarakat yang selama ini sudah menduduki kawasan hutan tersebut. Dan akan dibantu bagaimana agar lahan tersebut menjadi lahan milik petani,” pungkasnya. (Mahbubah Lubis)

 

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up