Home / BINJAI / SUMUT / Pers Binjai Siap Bantu KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Binjai Tahun 2020, Bagian II

Pers Binjai Siap Bantu KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Binjai Tahun 2020, Bagian II


PPDP Binjai Utara

Tulisan ini diikut sertakan pada lomba karya tulis KPU Binjai

EDISIMEDAN.COM,Binjai  – Namun begitupun penulis dalam penelusurannya,Selasa,(18/8),  menemukan adanya warga yang sudah berusia 17 tahun 3 bulan tidak di coklit oleh petugas PPDP di kediamannya.

Warga tersebut  atas nama Igo Pramanatia, warga Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara. ” Adek ku masih SMA , tapi umurnya sudah 17 tahun 3 bulan, namun tidak di coklit petugas dengan alasan belum ada KTPnya ,”jelas Riska Andari kakak Igo kepada wartawan.

Terkait hal itu diatas  PPK Binjai Utara Ratih menyebutkan nanti saat pengumuman DPS , Igo Pramanatia silahkan lapor ke PPSnya. Biar bisa jadi DPT (daftar pemilih tetap).

“PPSnya ada di  kantor Kelurahan Jati Makmur. Nanti bulan 12 tanggal 9 , Igo Pramanatia  sudah berumur  17 tahun, sudah bisa di coklit . Sekali lagi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini ,”jelas Ratih.

Dalam pencapaian target partisipasi pemilih kali ini pihak KPU juga melaksanakan program baru yakni Rapid Test kepada seluruh anggota dan sekretariat KPU Binjai Kota Binjai , seluruh Petugas Pemilih Kecamatan (PPK) dan sekretariat, seluruh PPS dan sekretariat dan seluruh PPDP pada tanggal 10-13 Juli 2020 lalu.

Dan info terbaru pihak KPU juga telah membuka lowongan bagi Relawan Demokrasi. Dimana nanti relawan demokrasi yang terpilih juga akan di Rapit Test Covid 19 sehingga menimbulkan rasa nyaman dalam aktivitasnya di tengah masyarakat Binjai.

Tahapan Dan Jadwal Sesuai Peraturan  KPU Nomor 5 Tahun 2020.

Berdasarkan data dari pihak KPU Binjai yang disampaikan ke media, disini kita perlu juga menyampaikannya kepada masyarakat umum beberapa tahapan penting lainnya yaitu tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) walikota/wakil walikota Binja 2020.

Dimulai dengan pendaftaran paslon tanggal 4-6 September 2020, pengumunan dokumen paslon dan dokumen calon tanggal 4-8 September 2020, pemeriksaan kesehatan 4-11 September 2020, verifikasi syarat calon tanggal 6-12 September 2020.

Kemudian Penyerahan perbaikan syarat calon tanggal 14-16 September 2020, penetapan paslon tanggal 23 September 2020, pengundian dan penetapan nomor urut paslon tanggal 24 September 2020.

Baca Juga:  Tanah 74 Hektar Dieksekusi, Warga Tidak Keberatan

Tahapan sengketa TUN pemilihan tanggal 23 September – 9 November 2020, Tahapan masa kampanye 26  September – 5 Desember 2020 . Debat publik /terbuka antar paslon 26 September  – 5 Desember 2020, Masa tenang dan pembersihan alat peraga 6-8 Desember 2020.

Ada juga tahapan laporan dan audit dana kampanye 25-26 September 2020, Pengumuman hasil audit 23-25 Desember 2020. Dan tahapan pemungutan suara 9 Desember 2020. Tahapan penetapan paslon terplih paling lama setelah 5 hari setelah salinan penetapan , putusan dismisai Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU Binjai.

Untuk mencapai target partisipasi pemilu kali ini tidaklah seperti membalikkan telapak tangan menggingat saat ini pandemi Covid 19 belum berakhir, apalagi kota Binjai termasuk salah kota yang Zona Merah Covip 19.

Meskipun sama kita ketahui pada pemillu legislatif 2019 , pihak KPU Binjai berhasil melampaui target pastisipasi pemilih melebihi 77, 5 persen.

Komisioner KPU Binjai Robby  Effendi Devisi SDM dan Parmas menyebutkan pihaknya pada pileg 2019 kemarin berhasil melampaui target sebesar 77, 5 persen menjadi 81,5 persen.

Atas keberhasilan itu bahkan pihak KPU Binjai meraih tiga penghargaan yaitu peringkat pertama kategori transparansi informasi pemilu, peringkat ketiga kategori kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu dan peringkat ketiga untuk kategori elemen DPK terlengkap pemilu 2019. Pandemi Covid

Pandemi Tidak Jadi Halangan

Wabah covid menyerang hampir seluruh negara di dunia ini akibatkan perubahan hidup yang besar. Termasuk dengan perubahan rancangan kampanye yang direncanakan tidak menggunakan metode tatap muka atau kampanye akbar.

Sosialisasi dan penyampaian visi-misi dimungkinkan akan dilakukan dengan metode selebaran gambar atau spanduk. Hal ini didasari karena mempertimbangkan protocol kesehatan yang harus dilaksanakan demi memutus pandemi virus covid 19.

Metode ini setidaknya mempengaruhi Euphoria masyarakat dalam menyambut Pilkada. Keterbatasan akses seperti ini juga menghambat tersampaikannya visi-misi kandidat sampai kepada wajib pilih. Hal tersebut tentu akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketertarikan masyarakat khususnya wajib pilih untuk datang menyalurkan hak pilihnya di TPS.

Baca Juga:  M Abroro Wibowo Siap Maju Jalur Independen Pilkada Binjai 2020

Berikutnya adalah kekhawatiran kesehatan masyarakat. Kebiasaan beraktifitas dari dalam rumah akibat sosial distancing dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian daerah membentuk kebiasaan baru bagi masyarakat.

Orang-orang akan merasa lebih aman jika berada di dalam rumah dari pada harus keluar pada kerumunan orang banyak. Rasa trauma juga tentu akan mendera sebagian masyarakat kita melihat banyaknya kejadian dan berita mengenai covid 19 ini.

Tidak menuntut kemungkinan saat pelaksanaan Pilkada nanti digelar masih ada masyarakat atau wajib pilih yang sedang menderita atau terpapar virus corona. Meskipun secara teknis nanti kemungkinan akan tetap dirancang cara mereka menyalurkan hak pilih.

Untuk warga yang terpapar virus corona pihak KPU Binjai melalui Komisioner Robby Effendi menegaskan pihaknya tidak akan menghilangkan hak pilih mereka yang terpapar virus corona.

Relawan Demokrasi Adalah Harapan

Pertama tentu adalah sosialisasi oleh penyelenggara Pilkada. Pergeseran Pilkada tanggal pelaksanaan dari 23 September ke tanggal 9 Desember 2020 perlu diperkuat.

Sebagian masyarakat mendengar dan mengetahui terjadi penundaan Pilkada, tetapi belum tentu mengetahui bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan tahapan dan tetap menggelar pada tahun ini.

Keterbatasan sosialisasi secara langsung atau tatap muka di semua segmen pemilih yang dalam UU No 7 tahun 2017 membagi 11 basis memang menjadi kendala. Tetapi dengan menggunakan media gambar, pamflet, brosur dan spanduk bisa memperkuat sosialisasi. Memanfaatkan media elektronik juga bisa membantu menjaga partisipasi Pemilih. Sosialisasi tahapan melalui radio dan televisi contohnya.

Hal lain yang bisa membantu adalah dengan membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) seperti pada Pemilu yang lalu. Meskipun hanya pada satu basis yakni basis warganet (internet) tetapi hal ini bisa menjadi maksimal.

Nah , jika sudah terbentuk Relawan Demokrasi maka pihak KPU Binjai kembali harus memberikan pelatihan-pelatihan sehingga Relawan Demokrasi bisa bekerja maksimal membantu suksesnya pilkada Binjai tahun 2020.

Mengingat hampir sebagian besar masyarakat aktif dan bahkan lebih aktif menggunakan media sosial internet saat masa pandemi ini. Kelemahannya memang ada yakni tidak semua warga terjangkau oleh sinyal dan bisa mengakses sosialisasi tersebut. Tetapi setidaknya informasi yang disebar melalui daring (dalam jaringan) tersebut bisa menjadi embrio untuk massifnya sosialisasi tahapan dan pelaksanaan Pilkada serentak masa pandemi ini.

Baca Juga:  KETUA TP PKK Harapkan IPEMI Sumut Tumbuhkan Ekonomi Daerah

Kedua kita tentu berharap peran aktif stake holders dalam membantu sosialisasi tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Sebagaimana halnya peran pemerintah saat Pemilu yang lalu kita mengaharapkan hal yang sama saat Pilkada digelar.

Kedekatan pemerintah dari bawah sampai atas dengan masyarakat akhir-akhir ini akibat covid tidak dapat diragukan. Sebab upaya pemerintah dalam menstimulus kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan sangat berpengaruh. Hal tersebut bisa digunakan sebagai media dalam memberikan informasi pelaksaaan Pilkada. Meskipun secara jujur keran politisasi terhadap bantuan yang disalurkan memang terbuka. Tetapi dengan pengawasan yang kuat kita berharap itu tidak akan terjadi.

Paling penting dari keterlibatan stake holder lainnya adalah soal penjaminan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dukungan berupa tenaga dan alat bantu kesehatan yang sesuai dengan protokol kesehatan dapat membantu kepercayaan masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilih.

Sebaliknya jika tidak ada jaminan dan dukungan seperti itu bisa membuat masyarakat khawatir terpapar dan tidak bersedia mendatangi TPS. Walaupun KPU dalam perjalanan persiapannya merancang Pilkada dimasa pandemi ini dengan mempersiapkan kebutuhan alat yang sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi sokongan dan dukungan dari stake holder dalam hal ini tenaga medis akan sangat membantu.

Sosialisasi dan penjaminan keselamatan bagi masyarakat dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan akan menjadi kunci. Harapan kita Pilkada 2020 dapat berjalan sukses dengan angka partisipasi tetap di atas 77,5 persen . Selain itu pula keselamatan penyelenggara dan masyarakat harus terjamin, sehingga tidak ada istilah “klaster pilkada” pada masa dan sesudah Pilkada 2020 dilaksanakan. (habis/OP)

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up