Home / NEWS / Petahana Manfaatkan Bansos Covid untuk Pencitraan

Petahana Manfaatkan Bansos Covid untuk Pencitraan


EDISIMEDAN.COM, MEDAN- Oknum petahana dalam perhelatan Pilkada 2020 terdeteksi memanfaatkan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk kepentingan politik. Ini disimpulkan masuk ranah korupsi.


Hal tersebut diungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Syafrida R Rasahan pada Seminar Anti-Korupsi tingkat Regional Indonesia-Malaysia, digelar FORHATI Sumut, baru-baru ini.


Dalam seminar ini, dia berkesempatan mengurai secara teknis modus-modus korupsi sekaitan kontestasi politik. “Pandemi covid saat ini justru dimanfaatkan oknum petahana untuk menarik simpati melalui bansos,” tukas Syafrida.


Sebelumnya, Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua mengatakan korupsi merusak tatanan hidup dan menjadi ancaman keberlangsungan Bangsa. Seminar ini sendiri mengangkat tema “Kekuatan Perempuan/KAHMI Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi di dalam keluarga, organisasi masyarakat, sistem pendidikan dan politik nasional”. 


Abdullah Hehamahua memprediksi Indonesia pada 2050 akan hilang dari muka bumi. “Indonesia dapat terbelah menjadi beberapa negara atau dijajah oleh negara lain,” kata Abdullah. 

Baca Juga:  Bawaslu Sumut Mintakan Kabupaten/kota Dirikan Kampung Pengawasan


Hulu pemberantasan korupsi menurutnya ada di partai politik. Salah satu yang harus diselesaikan segera adalah persoalan anggaran partai politik. 


Abdullah mencontohkan pemilihan kepala desa (pilkades) di Tegal yang menghabiskan 1 miliar. Kemudian di Bekasi menghabiskan 5 miliar, Tangerang 7 miliar, dan  pilkades di Bogor menghabiskan 8 miliar. “Jika dihitung secara logika, maka dana yang lebih besar dikeluarkan untuk pemilihan bupati sampai presiden,” kata Abdullah.


Pernyataan Abdullah diperkuat Ahli Pidana Dr Mahmud Mulyadi. Dosen Fakultas Hukum USU itu menyatakan penyelesaian korupsi harusnya dilakukan melalui sistem politik. 


“Saat ini anggota parlemen adalah partai yang berbagi kekuasaan dan tidak berpihak kepada rakyat. Kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan ini berimbas pada penegakan hukum. Orang yang mengkritik hukum dihabisi sedangkan orang yang paham tata negara tidak berperan dengan baik,” ungkap Mahmud.

Baca Juga:  Jumlah Hakim Nakal di Sumut Terbanyak Ketiga Dilaporkan ke KY


Kegiatan Seminar tingkat regional Indonesia-Malaysia ini menghadirkan KAHMI Malaysia sebagai salah satu narasumber.  


Darma Bakti Kalbar yang menjabat Wakil Sekretaris KAHMI dan Kepala Sekolah Indonesia di Malaysia memberikan gambaran perbedaan gaya hidup anti-korupsi Malaysia dan Indonesia. 


“Perbedaan yang paling utama adalah budaya antri dan mental tidak mau jadi pengemis. Meskipun kedua negara ini bertetangga, Indeks Persepsi Korupsi keduanya terpaut jauh. Hal ini juga terlihat dari kehidupan sehari-hari,” kata Darma Bakti. 


Seminar ini dibuka oleh Ketua KAHMI Sumut, Ir. Murlan Tamba, MM. Juga menghadirkan narasumber Rahmadani Hidayatin Sukatendel S.Psi, M.Kes., Psikolog, menegaskan pentingnya keluarga dalam membentuk karakter anak. 
Turut hadir juga Master Sandry dari Lembaga Sertifikasi Penyuluh Komisi Pemberantasan Korupsi  (LSP-KPK).

 Moderator Ainun Mardhiah mengucapkan terimakasih atas paparan narasumber dan keaktifan para peserta. 

Baca Juga:  Ibu-Ibu Pengajian Al-Hidayah Deklarasi Dukung Bobby Nasution


Peranita Sagala, Ketua Periodik Forhati Sumut yang juga penyuluh anti-korupsi berharap semakin banyak masyarakat luas, dari berbagai lapisan bergabung menjadi penyuluh anti korupsi karena untuk kejahatan luar biasa, perlu kerjasama dan sinergi yang luar biasa pula untuk memberantasnya. (Mahbubah Lubis).

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up