Home / NEWS / PKPA FGD Dengan CSO Di Medan Bahas Soal Kebijakan Perlindungan Anak

PKPA FGD Dengan CSO Di Medan Bahas Soal Kebijakan Perlindungan Anak


EDISIMEDAN.com, MEDAN- Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Focus group discussion (FGD) bersama dengan sejumlah child safe Organization (CSO) di Medan pada Kamis (25/3).

Adapun bahasan pada FGD itu bagaimana kebijakan perlindungan anak atau child safeguarding dapat diterapkan dan dimiliki oleh setiap lembaga yang didalamnya terdapat anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disebutkan ada 9 standard child safeguarding yakni diantaranya adanya kebijakan perlindungan anak, kebijakan termasuk komitmen penjegahan risiko, Kode etik tingkah laku termasuk penggunaan foto anak, prosedur pelaporan internal, Pelatihan perlindungan anak reguler.

“FGD ini kita lakukan agar CSO di Medan memiliki kebijakan child safeguarding yang artinya setiap lembaga punya kebijakan perlindungan anak-anak yang menjadi penerima manfaat di programnya dari resiko tindakan kekerasan yang ditimbulkan oleh aktivitas lembaga yang didalamnya ada anak anak baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Intan Dirja Laila, Koordinasi Unit Reproduksi dan Gender PKPA Sumut sekaligus sebagai falisilitator di FGD pada Kamis (25/3).

Baca Juga:  Terkait Aksi Brutal TNI AU di Medan, DPR Agendakan Panggil Panglima TNI

Dikatakannya juga bahwa sebenarnya CSO di Medan sudah memiliki child safeguarding, kode etik meskipun bentuknya masih berbentuk fakta integritas namun itu sudah diinisiasi.

Namun ia mengatakan yang menjadi poin penting lainnya pada FGD tersebut adalah membuat penilaian resiko dan rencana mitigasi karena ini merupakan bahagian dari membuat standar perlindungan bagi anak.

Kebijakan ini juga penting dilakukan karena tidak ada satu tempatpun yang dapat menjamin bahwa anak anak dapat terhindar dari tindakan kekerasan walaupun dia ditempatkan di lembaga perlidungan anak sekalipun.

“Sehingga jika kita memiliki child safeguarding ini dapat meminimalisir tindakan kekerasan itu,” sebutnya.

Ditempat yang sama Kamelia Nasution, Project Manager juga mengatakan pihaknya ingin mengajak CSO dan pemerintah agar punya kebijakan perlindungan anak di institusi masing masing karena CSO dan pemerintah yang konsen terhadap perlindungan anak ini sehari harinya bekerja berinteraksi dengan anak sehingga kita harus memastikan semua sudah diatur apa yang boleh atau tidak sehingga tidak terjadi kekerasan pada anak.

Baca Juga:  Proses Banding, Kejati Sumut Kukuh Minta Ramadhan Pohan Ditahan

“Sangat memungkinkan anak mengalami kekerasan ini darimanapun jadi kita hari ini ingin memastikan bahwa anak yang didampingi oleh lembaga itu adalah lembaga yang layak dan direkomendasi menjamin dapat melindungi hak anak tersebut, jangan kebalikan lembaga itu pula yang melakukan kesalahan terhadap hak anak,” katanya.

Sementara itu, FGD yang dihadiri oleh sejumlah lembaga itu seperti smile, medanplus, komunitas Pengusaha Warung Internet (warnet) dan Yayasan Ade Irma dan lainnya.

Rencananya FGD ini akan dilakukan sebanyak 3 kali dan puncaknya akan dilakukan workshop pada Mei 2021 mendatang.

Sehingga harapan terbesar PKPA agar semua anak dalam lingkungan apapun memiliki hak untuk dilindungi, diasuh dan bebas dari segala bentuk kekerasan pelecehan. Penelantaran, perlakukan buruk, eksploitasi sebagaimana diatur dalam konvensi hak hak anak. (red)

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up